Pencopotan Tiga Kadis di DKI Karena Kinerja Lamban

PENCOPOTAN tiga kepala dinas (eselon II) pekan lalu masalahnya dirahasiakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Wagub, Sandiaga Uno. Namun menurut sumber yang layak dipercaya di Balai Kota DKI pencopotan ketiga pejabat itu dilakukan karena dinilai tidak profesional. Bahkan proyek pengadaan dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD)-nya dinilai lambat.

Menurut Anies dan Sandi, pihaknya tidak perlu membuka kasus ketiga kepala dinas itu. Maka disimpulkan pencopotan itu biasa merupakan siklus yang wajar dalam sebuah pemerintahan.

Anies menegaskan, bukan hanya tiga pejabat yang dicopot. Tapi banyak lagi pejabat yang akan diganti dari jabatannya.

"Ini sudah siklusnya. Sebenarnya bukan hanya tiga, nanti akan ada lagi. Intinya adalah ada tempat-tempat yang perlu kita tangani dengan lebih baik,” kata Anies.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Sandiaga Uno, mengatakan, hingga saat ini panitia seleksi (pansel) sedang bekerja untuk mencari pengganti ketiga pejabat itu.

"Nanti akan dilakukan seleksinya. Panselnya akan ditunjuk lalu bekerja. Setelah bekerja nanti akan diusulkan untuk definitifnya,” kata Sandi, di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (11/6).

Sandi enggan menjawab pertanyaan wartawan tentang alasan pencopotan ketiga pejabat eselon II itu.

Dia menegaskan, pencopotan dilakukan dalam rangka penyegaran demi perbaikan kinerja ke depan.

"Kita tidak usah melihat ke belakang. Sudah diputuskan ini untuk penyegaran demi perbaikan kinerja ke depan,” lanjutnya.

Sesuai catatan Media Indonesia pekan lalu, tiga kepala dinas yang dicopot meliputi Kepala Dinas Pendidikan DKI, Sopan Andrianto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Agustino Dharmawan, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI, Indrastuty Rosari Okita.

Dari sumber yang layak dipercaya di Balai Kota DKI menyebutkan, ketiga kepala dinas ini dicopot karena kinerjanya tidak sesuai dengan keinginan dan ritme kerja dari Anies maupun Sandi.

Misalnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Sopan Adrianto, tersandung kasus penyediaan mebel di sekolah-sekolah yang baru direnovasi. Penyediaan mebel tersebut gagal dilakukan.

Selain itu, Sopan cukup sulit dihubungi wartawan bila diminta keterangan atau konfirmasi terhadap sesuatu yang terjadi di dunia pendidikan DKI Jakarta.

Menyusul Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Agustino Dharmawan, sering dikritik Anies dan Sandi atas ketidakmampuannya dalam menjelaskan program rumah dengan DP Rp 0. Sehingga informasi yang diterima wartawan dan warga Jakarta menjadi simpang siur dan semakin tidak jelas.

Adapun Kepala BPPBJ DKI, Indrastuty Rosari Okta, sempat dikritik Komisi D DPRD DKI, karena tidak hadir dalam rapat kerja. Sehingga membuat komisi ini melayangkan surat agar memecat Indrastuty. Selain itu, DPRD DKI menilai Indrastuty kurang mumpuni dalam melakukan lelang, sehingga banyak pembangunan infrastruktur terlambat dilaksanakan mengakibatkan penyerapan anggaran rendah.

Karena pansel belum bekerja untuk mencari penggantinya, maka kekosongan jabatan tiga kepala dinas ini, menurut Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, Pemprov DKI telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) yakni Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI, Bowo Irianto sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI; Kepala Bidang Pembinaan Penertiban dan Peran Serta Masyarakat sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Asisten Deputi Gubernur Lingkungan Hidup, Blessmiyanda sebagai Plt BPPBJ DKI. (OL-4)