DPRD DKI Minta Ombudsman Tegas Terhadap Pemprov

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gembong Warsono meminta Ombudsman perwakilan Jakarta Raya konsisten terhadap tuntutan mereka agar Pemprov DKI membuka kembali Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, seperti semula.

"Saya minta Ombudsman tetap konsisten terhadap tuntutan mereka membuka Jalan Jatibaru Raya. Oke lah diberi toleransi sampai setelah lebaran, tapi setelah lebaran Ombudsman harus betul-betul tegas meminta Pemprov DKI melaksanakan rekomendasinya," ujar Gembong ketika dihubungi, Selasa (5/6).

Menurut Gembong, rekomendasi dari Ombudsman semestinya ditindaklanjuti dengan serius pula oleh Pemprov DKI. Namun beberapa waktu lalu, Ombudsman sempat melunak dan menyepakati mengikuti timeline penataan Tanah Abang sesuai rencana Pemprov DKI.

Gembong menilai Ombudsman telah menerima informasi yang salah dari Gubernur Anies Baswedan terkait percepatan pembahasan APBD-Perubahan. Pasalnya, hingga kini draf KUA-PPAS bahkan belum diterima DPRD.

"Ombudsman dapat informasi yang salah berkaitan pembahasan APBD Perubahan, bahwa sudah mulai bulan Mei. KUA-PPAS saja belum sampai di DPRD," kata Gembong.

Pada pertemuan 4 Mei lalu, Ombudsman dan Pemprov DKI menandatangani kesepakatan soal percepatan pembangunan jalan layang (sky bridge). Sky bridge akan menjadi tempat berdagang bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang kini difasilitasi di Jalan Jatibaru Raya.

Ketika menandatangani kesepakatan, Anies menjanjikan pembangunan sky bridge bisa dipercepat dengan pendanaan bersumber dari APBD-P. Anies juga mengklaim pembahasan APBD-P bisa mulai dibahas pada Mei, dan rampung pada Juli 2018. Ombudsman saat itu melunak dan menyepakatinya.

Ombudsman perwakilan Jakarta Raya pun telah mengecek ke DPRD DKI soal pembahasan APBD-P tersebut. Mereka menemui APBD-P ternyata belum dibahas di DPRD DKI hingga saat ini. Sebagai tindak lanjut, Ombudsman mengirimkan surat ke Pemprov DKI yang meminta agar Jalan Jatibaru Raya dibuka selambat-lambatnya setelah Hari Raya Idulfitri. (OL-4)