Tjahjo Siap Bertanggung Jawab soal Tercecernya Ribuan KTP-E

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku salah, soal kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) yang terjatuh dan tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/5) siang.

Hal itu diungkapkan Tjahjo Kumolo, saat mengunjungi gudang penyimpanan barang-barang milik negara, termasuk KTP-e yang rusak, di Komplek Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemendagri di Jalan Raya Parung-Bogor, Rabu (30/5).

"Saya tidak mengatakan politisasi. Soal barang jatuh saya mengaku salah. Khilaf. Memang jatuh kok. Enggak sengaja dibuang. Memang jatuh. Itu saya akui,"ungkapnya.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan, dirinya sebagai Mendagri siap bertanggung jawab. Dan menjamin bahwa KTP-e itu tidak akan digunakan untuk Pilkada tahun ini maupun Pileg dan Pilpres 2019.

"Kita pertaruhkan jabatan kita untuk menjaga pemilu ini. Tidak mungkin kami menyalahgunakan data pemilu. Saya jamin bahwa blangko yang ini tidak ada satu biji, satu buah pun yang digunakan untuk pilkada dan pileg," ungkapnya.

Sementara soal kedatangannya ke gudang tersebut, untuk memastikan keamanannya.

"Saya ke sini biar tahu buktinya. Dan aman, gudang ini aman. Saya juga baru tahu gudang ini bukan hanya untuk KTP-el rusak tapi juga barang lainnya seperti meja dan kursi yang rusak," katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa peristiwa KTP-e tercecer baru pertama kali selama delapan tahun terakhir.

"Ini KTP-el yang rusak sejak 2010. Sudah 10 kali pengiriman dari Pasar Minggu ke sini, ini kejadian pertama. Ini kelalaian," katanya.

Tjahjo juga menepis soal adanya pembiaraan terkait pemusnahan KTP-el rusak yang datang dari beberapa daerah. Padahal, KTP-e yang rusak itu dari 2011 hingga 2018. Secara keseluruhan, hingga hari itu ada 805.000 KTP-el yang rusak disimpan di situ. Termasuk yang dua kardus yang tercecer.

Tjahjo berkilah, tidak bisa memusnahkan langsung fisiknya dikarenakan KTP-el tersebut untuk barang bukti kasus korupsi KTP-e di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Setelah clear dari KPK dan telah ada penyataan dari KPK bahwa barang bukti KTP tersebut tidak perlukan, barulah kami bisa musnahkan. Jadi tidak benar ada pembiaran," Tjahjo.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan baru. Dan itu mulai berlaku Kamis (31/5) besok.

"SOP untuk KTP-el yang rusak, yang batu sudah kita buat. Mulai besok sudah dipotong dulu di daerah masing-masing. Tapi fisiknya tetap dibawa ke sini untuk diganti,"katanya.

Sementara itu, pemusnahan data atau disfungsi KTP-e rusak dengan pemotongan masih berlangsung. Pemotongan langsung dilakukan di halaman gudang penyimpanan.

Menurut Kabag Umum Dirjen Dukcapil Kemendagri Emmy Yuwati, proses pemotongan berlangsung cepat. Langsung gunting dengan alat potong dan dalam satu hari bisa 64 ribu kartu terpotong.

Hari itu merupakan hari ketiga pemotongan. Targetnya untuk 805.000 KTP-e yang rusak sudah terpotong semua hingga 10 hari ke depan. Pemotongan dilakukan pada ujung kiri KTP sekitar 1 sentimeter.

Untuk memotong, Kemendagri mengerahkan pegawainya dari Jakarta. Ada sebanyak 100 orang pegawai dari lima direktorat Kemendagri yang dipindah kerjakan sementara ke gudang itu.

"Ini hari ketiga. Jadi setelah pemotongan ujungnya trus di jadikan satu, itu per-50. Nanti dimasukkan kardus lagi, kita beri nomor. Satu kardusnya 2.800. Total seluruhnya 805.000," ungkapnya.

Para pegawai yang memotong itu, hingga saat ini belum mengetahui apakah mereka diberikan honor tambahan atau tidak. Mereka mengaku hanya menjalankan tugas saja.

"Enggak tahu dibayar apa engga. Kita berangkat dari kantor diantar dan pulang diantar juga. Balik ke kantor dulu," kata Nindy, salah seorang pegawai di Direktorat Kesekretarian Kemendagri.

Sekjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Suratha, mengatakan, memang hingga saat ini belum ada kebijakan soal pembayaran honor pegawainya yang memotong.

"Ini kan mendadak. Tidak ada anggaran khusus untuk ini. Tapi untuk transportasi kami tanggung pulang pergi. Dan untuk makan ketika berbuka. Intinya jangan sampai keluar uang dari mereka. Pada dasarnya mereka sama kerja di Kemendagri. Hanya sementara saja dipindahkan di gudang yang juga milik Kemendagri," pungkasnya. (OL-1)