Rumah DP Rp0 belum juga Terwujud

PENYELENGGARAAN dan skema pembiayaan rumah DP Rp0 belum juga rampung. Kendala yang disebut, antara lain belum terbitnya peraturan gubernur (pergub) DKI terkait denganprogram itu.

Tambah lagi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dilaporkan masih melakukan kunjungan kerja ke Los Angeles, Amerika Serikat, sehingga Pergub tersebut belum bisa ditandatangani.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, pun akhir pekan lalu mengakui pergub tersebut masih dalam proses pematangan karena proses penyelesaian harus menunggu tanda tangan Anies yang belum kembali pulang dari perjalanan ke luar negeri.

Padahal, lanjut Sandi, pihaknya sudah berjanji kepada warga Ibu Kota yang membutuhkan bahwa rumah DP Rp0 itu sudah bisa dijual pada akhir April atau Mei 2018.

Sandi mengatakan, pergub itu harus disetujui dan ditandatangi Anies selaku Gubernur DKI.

"Ini masih terus digodok. Bapak gubernur kembali barulah kami melaporkannya minggu depan, sudah dapat masukan dari BI, sudah makin mengerucut kami tunggu sampai Pak Gubernur memberikan lampu hijau baru kami akan terbitkan pergubnya," ujar Sandi, akhir pekan lalu.

Dia menjanjikan pergub tersebut rampung pada awal Mei ini. "Rencananya awal Mei. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Personalia (UPT) sudah ada, masih dalam proses. Belum bisa kami kasih kepastian hari H. Jangan dulu diumumkan karena masih dalam proses," ujar Sandi.

Target

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta disebut segera membentuk unit pelaksana teknis (UPT) sebagai penyelenggara program rumah DP Rp0. Pergub yang melandasi pembentukan UPT itu telah ditandatangani Gubernur Anies, sekitar tiga pekan lalu.

Pergub telah ditandatangani, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan pihaknya akan menyeleksi persona yang mengisi posisi di UPT dalam dua minggu ke depan.

Sandiaga menjanjikan UPT akan diisi orang-orang berkompeten. Secara organisasi pun, dia ingin UPT berkembang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang lebih fleksibel dari segi pengelolaan uang. Apalagi, Pemprov DKI memiliki target ambisius, yakni memenuhi 250 ribu unit kekurangan kebutuhan rumah bagi warga Jakarta.

"Untuk mengejar target kita, Pemprov DKI beserta seluruh pemangku kepentingan memastikan 250 ribu unit hunian dengan DP Rp0 bisa terealisasi untuk 5 tahun ke depan," jelas dia dalam sebuah kesempatan.

Target ini sempat dikatakan berbeda dengan yang tertuang pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pada pembahasan dengan DPRD, disepakati Pemprov DKI hanya membangun 14 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dalam 5 tahun. Dari jumlah itu, 7.000 unit di antaranya telah siap huni lantaran dibangun pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2016.

Namun, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarief, dalam suatu kesempatan kepada pers menjelaskan, total hunian yang harus disediakan Pemprov DKI sesuai RPJMD ialah 250 ribu unit. Artinya, rata-rata, per tahun Pemprov DKI harus membangun 50 ribu unit hunian.  (Nic/X-6)