Pemerintah Dorong Swasta Ikut Tingkatkan TOD

BADAN Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terus mendorong pihak swasta untuk ikut mendukung realisasi Transit Oriented Devolepment (TOD) di lingkungan Jabodetabek. Pasalnya pemerintah memiliki keterbatasan terutama dalam hal pendanaan untuk merealisasikan program TOD di Jabodetabek, untuk itu peran swasta menjadi sangat penting.  

“Kawasan hunian yang dibangun para pengembang selama ini banyak yang tidak didukung oleh sistem jaringan transportasi publik sehingga menimbulkan kesemrawutan lalu-lintas,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, dalam keterangan pers, hari ini.

Menurut dia, sudah tidak masanya lagi pengembangan kawasan hunian mengandalkan angkutan pribadi bagi mobilitas para penghuninya, sebaliknya sudah harusnya semua pengembangan kawasan berbasis TOD. kawasan yang dibangun dengan konsep TOD setidaknya mensyaratkan beberapa hal diantaranya adalah tersedianya sistem transportasi berbasis angkutan umum massal untuk mobilitas para penggunanya.

Termasuk dalam hal ini adalah tersedianya jalur pedestrian atau jalur sepeda yang memadai bagi warga dari hunian mereka menuju moda transportasi atau dari satu moda ke moda lain. “Waktu berjalan kaki idealnya tak lebih dari 7 menit menuju pergantian moda,” ujar Bambang.

Selain itu Bambang menjelaskan bahwa suatu kawasan TOD harus dibangun sedemikian rupa sehingga mengintegrasikan simpul aktifitas warga baik permukiman, area komersial, perkantoran dan area layanan publik. Integrasi ini dilakukan dengan berbasis moda angkutan umum massal.

Dalam dua tahun ke depan BPTJ menargetkan pembangunan 4 kawasan berorientasi TOD di kawasan Jabodetabek yaitu Terminal Poris Plawad (Tangerang), Baranangsiang (Bogor), Jatijajar (Depok) serta Pondok Cabe (Tangerang Selatan).

Pembangunan kawasan TOD tersebut nantinya direncanakan sepenuhnya menggunakan pembiayaan swasta. Perkembangan terkini untuk Termina Poris Plawad sedang dalam proses tender, menyusul Baranangsiang yang sedang dalam proses kajian desain. Sementara Pondok Cabe dan Jatijajar masih dalam proses pemindahan asset.

Selain rencana membangun kawasan TOD, langkah-langkah BPTJ dalam mewujudkan TOD di lingkungan Jabodetabek adalah memberikan rekomendasi teknis kepada para pengembang yang sedang membangun di kawasan Jabodetabek agar menerapkan prinsip TOD.

Salah satu diantaranya yang segera bergulir adalah pembangunan  fasilitas Transfer Point di Kawasan TOD Gunung Putri di Podomoro Golf View, Cimanggis, Kabupaten Bogor. Pencanangan awal pembangunan fasilitas Transfer Point ini akan dilakukan pada hari Sabtu 21 April 2018 oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek(BPTJ) bersama Bupati Bogor dan Walikota Depok di lokasi tersebut.

Penyediaan fasilitas Transfer Point pada kawasan TOD Gunung Putri yang berada dalam kawasan Podomoro Golf View (PGV) merupakan hasil rekomendasi teknis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, dimana dalam kawasan dengan luas lahan 80 ha terdapat bangkitan dan tarikan perjalanan pada saat jam sibuk setelah kawasan terbangun sebesar 29.618 satuan mobil penumpang (SMP) per jam yang ekuivalen dengan 42.208 orang per jam.

Transfer Point di Kawasan Podomoro Golf View merupakan bangunan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sekaligus menyediakan fasilitas park & ride yang diperuntukkan bagi penumpang/masyarakat umum yang melakukan perjalanan serta untuk penghuni kawasan Podomoro.

Penyelenggaraan operasional Transfer Point sebagai terminal nantinya akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor demi memastikan bahwa angkutan umum yang beroperasi terjamin keselamatannya. Dalam rencana pengembangan TOD, Podomoro akan membangun stasiun LRT (light Rail Transit) yang terintegrasi dengan perpanjangan Jalur LRT Cibubur-Bogor, dan nantinya stasiun tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah, sebagai peran aktif mendukung transportasi yang terintegrasi di Jabodetabek. (OL-4)