Soal Serapan Anggaran, Anies Jilat Ludah Sendiri

FRAKSI Partai NasDem DKI Jakarta menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Pemprov DKI yang baru mencapai 8%. Salah satu yang jadi faktor yakni sinergi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang buruk.

"SKPD di internal Pemerintah Provinsi DKI seringkali tidak sinkron, bahkan ditemukan kurangnya sinergi antar SKPD. Hal ini mengakibatkan potensi kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan APBD," kata Ketua Fraksi Nasdem DKI, Bestari Barus, Senin (2/4).

Salah satu yang jadi sorotan, kata Bestari, yakni buruknya koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dengan SKPD lainnya.

"Potensi kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan APBD khususnya masalah sinergi antara 3 SKPD yaitu Bappeda, inspektorat, dan dinas teknis. Hal ini kami sampaikan mengingat sampai hari ini pencapaian penyerapan anggaran baru pada kisaran 8%," jelasnya

Ia pun meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengevaluasi pejabat SKPD yang menyebabkan oenyerapan yang rendah tersebut.

"Fraksi NasDem menyarankan agar meletakkan orang yang tepat pada posisi yang tepat," kata Bestari.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, sependapat dengan Bestari. Ia menilai, koordinasi antar-SKPD tidak berjalan baik.

"Bisa jadi ini struktur SKPD masa gubernur sebelumnya. Anies harusnya kesampingkan itu dan bertanggung jawab. Ini yang menyebabkan serapan rendah," kata Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Senin.

Ia menjelaskan, Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno pernah mengkritik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur DKI soal serapan rendah. Kini, keadaan itu dialami di masa kepemimpinannya

"Kini mereka seperti menelan ludah sendiri karena mengalami hal yang sama," katanya.

Menurut Trubus, pada era Anies Baswedan kondisinya itu lebih buruk jika dibandingkan serapan anggaran pada periode Ahok. Pada 2016, serapan anggaran semester pertama DKI 33,06% atau sebesar Rp19,8 triliun dari total Rp67,1 triliun.

Sedangkan pada 2017, anggaran yang terserap pada periode yang sama hanya 25,31% atau Rp16,1 triliun dari total Rp63,61 triliun.

Data serapan anggaran yang dirilis di situspublik.bapedadki.net pada Selasa (27/3) menunjukkan baru 8,1% anggaran yang terserap. Ia menjelaskan, hal itu menunjukkan serapan anggaran di jajaran SKPD DKI Jakarta pada Triwulan I 2018 masih jauh dari target yang direncanakan oleh Anies Baswedan, yakni 90%.

"Bahkan serapan anggaran terbesar bukan berasal dari realisasi program melainkan belanja pegawai atau gaji, hibah, bantuan sosial dan lain-lain," jelasnya. (OL-1)