Integrasi Rute Angkutan Umum dalam Angan

TRANSPORTASI massal terus dibangun dan dikebut di Jakarta sebagai solusi mengatasi kemacetan yang menjadi menu sehari-hari warga Ibu Kota. Ide mengalihkan pengendara pribadi ke sarana angkutan umum perlahan diwujudkan, antara lain dengan membangun mass rapid transportation (MRT) juga busway dengan armada bus Trans-Jakarta-nya.

Belum cukup, pembangunan jalur kereta api ringan yang dikenal sebagai LRT (light rail transit) juga dikebut. Sayangnya, penataan rute angkutan umum di Jakarta belum juga dilakukan.

Demikian benang merah diskusi dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang berkunjung ke redaksi Media Indonesia, kemarin. Hadir Wakil Ketua DTKJ Donny Andy Saragih, Sekretaris Aully Grashinta, serta Komisi Hukum dan Humas Damantoro.

Rencana merestrukturisasi trayek angkutan umum, ungkap Damantoro, masih terkendala tiga hal krusial, yaitu penataan kembali rute (rerounting), kelembagaan, dan pembiayaan.

Meski telah banyak kajian soal rute angkutan umum di Jakarta, hingga kini belum ada data rute yang dibutuhkan di Ibu Kota. Ketiga poin itu penting untuk mewujudkan rute yang terintegrasi dengan akses yang mudah.

"Sudah banyak kajiannya termasuk yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI. Tapi tentang kebutuhan Jakarta apakah butuh 200 atau 500 rute itu memang belum ada. Penataan di sini yang memang rumit dan tum-pang-tindih itu menjadi akar masalahnya juga," jelasnya.

Saat ini ada 300 rute angkutan umum yang ada di Jakarta, dengan jumlah armada sebanyak 12 ribu kendaraan. Kondisi itu, menurut Damantoro, harus disesuaikan dengan aktivitas mobilisasi dan penataan kota setiap tahunnya. Perkembangan sarana dan prasarana transportasi massal terus tumbuh.

"Dulu jarang yang menggunakan motor dan mobil pribadi, mereka menggunakan angkutan umum. Sekarang berbeda. Maka harus ditata ulang," ungkapnya.

 

Kelembagaan

Kebijakan transportasi harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memikirkan keberlangsungan angkutan lain. Angkutan umum yang sudah tergilas zaman diharapkan dapat berintegrasi dengan transportasi yang disiapkan pemerintah.

"Ini memang bukan pekerjaan mudah, tapi itu yang harus pertama kali dilakukan. Dulu angkot begitu. Penumpang tidak ada, lalu ada Trans-Jakarta yang nyaman dan disubsidi pula. Lalu bagaimana nasib angkutan kota?" tukas Donny.

Dony yang mantan Sekjen Organda itu menuturkan angkutan umum yang akan diremajakan terbentur dengan kerja sama PT Transportasi Jakarta.

"Ini mulai tidak jelas mana regulator dan operator, sedangkan kebijakan pemerintah memusatkan kepada Trans-Jakarta, tapi masih menemukan kesulitan," terangnya.

Dia mencontohkan untuk menghilangkan kendaraan transportasi yang tidak laik pakai lagi juga butuh proses dan solusi yang tepat. Peremajaan kendaraan yang diajukan operator angkutan umum pun tidak berjalan sesuai harapan. Pengusaha hanya dihadapkan pada satu pilihan, yakni ke PT Transportasi Jakarta.

Padahal, biayanya terbilang mahal, sedangkan di luar sana ada perusahaan karoseri dengan biaya yang kompetitif. Pihak swasta pasti kalah saing dari PT Transportasi Jakarta yang mendapat subsidi Rp3,5 triliun.

Karena itu, perlu dibentuk suatu badan atau lembaga yang mengatur trayek sehingga ada sinergi antarmoda transportasi. "Tolong Pak Anies perhatikan hal-hal semacam ini," imbuhnya.  (J-2)