Laju Kendaraan di Tol Cikampek Naik Dua Kali Lipat

PT Jasa Marga (persero) Tbk menyatakan terdapat kenaikan yang signifikan pada laju kecepatan kendaraan di ruas Tol Jakarta-Cikampek setelah berlakunya aturan baru.

"Bertambah sangat signifikan, laju kendaraan di ruas Tol Jakarta-Cikampek jadi berkecepatan tinggi," ungkap Deputy GM Traffic Management PT Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek, Cece Kosasih, kemarin.

Seperti diketahui, pemerintah telah memulai tiga kebijakan guna mengurai simpul kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek, yakni ganjil-genap, pengaturan angkutan barang golongan III, IV, dan V serta prioritas lajur khusus angkutan umum untuk bus sedang dan besar.

Cece menjelaskan, sebelum paket kebijakan diberlakukan, laju kecepatan kendaraan di ruas Tol Jakarta-Cikampek terpantau 0 kilometer/jam sampai 20 kilometer/jam.

Namun, kemarin pagi hingga siang, kecepatan kendaraan bertambah hingga 60 kilometer/jam sampai 100 kilometer/jam.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan sanksi tilang di ruas tol itu tidak diberlakukan hingga uji coba selesai pada Jumat (23/3).

"Aksi tilang kami hindarkan selama uji coba sebab belum bersifat masif. Kita minta pengendara putar balik saja," ungkap Kapolri.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf kepada warga Bekasi atas penerapan sistem ganjil genap di ruas Tol Jakarta-Cikampek.

"Ini adalah upaya kami untuk mencari solusi pemecah kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek," ungkap Menhub.

Di sisi lain, ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetiantono kemarin mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan apakah skema ganjil genap pada akses gerbang tol Bekasi Timur dan Bekasi Barat ke arah Jakarta itu memberi dampak positif atau negatif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Terutama karena perusahaan di Bekasi dan Cikampek kini harus mengeluarkan biaya tambahan.

Ia pun berharap berbagai pembangunan infrastruktur dapat segera diselesaikan sehingga kebijakan ganjil genap dapat segera dihentikan. "Kalau kendaraan umum sudah tersedia, tidak ada alasan kebijakan ini dilanjutkan," tegasnya.(Gan/Pra/X-11)