Anies Tetap Yakin Naturalisasi Sungai Bisa Atasi Banjir

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum menunjukkan ketegasan atas kelanjutan proyek normalisasi sungai.

Anies malah menggunakan istilah naturalisasi sungai, dan membenarkan jika hal itu merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi banjir. Namun Anies belum mau berbicara lebih jauh soal kelanjutan normalisasi, meski wakilnya telah menyatakan proyek itu akan berlanjut.

"Enggak mau. Nanti, sampai situ dulu. Saya enggak mau membuat kontroversi dululah hari ini. Kita bereskan dulu soal pengungsinya. Kita amankan,” ujar Anies di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara, Rabu (7/2).

Desakan juga muncul dari anggota dewan terkait keberlanjutan proyek normalisasi. Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Iman Satria menyebut proyek normalisasi sungai mau tidak mau harus dilanjutkan sebagai langkah antisipasi banjir.

Terlebih, Pemprov DKI dan DPRD telah sepakat menganggarkan dana Rp853,39 miliar untuk pembebasan lahan di Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan dan Kali Sunter.

"Normalisasi wajib jalan terus, memangnya mau bikin Jakarta tenggelam. Di APBD kan sudah dianggarkan untuk pembebasan lahan," tegas Iman.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dan Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus. Mereka menilai semestinya kelanjutan program normalisasi dipikirkan sejak awal Anies-Sandiaga menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

“Saya mengapresiasi langkah sekarang untuk penanganan korban banjir. Tapi langkah selanjutnya juga harus digenjot. Naturalisasi atau apa pun bahasanya, yang penting harus lanjut,” tegas Gembong.

Menurut Gembong, Anies-Sandi harus melihat realita di lapangan jika pelaksanaan normalisasi mau tidak mau mencakup relokasi warga. Dia menyarankan agar warga direlokasi ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi asal warga.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungan Cisadane Ciliwung Jarot Widyoko menyebut pihaknya siap untuk melaksanakan pembangunan dinding turap (sheet pile) dalam proyek normalisasi. Namun ujung tombaknya berada di tangan Pemprov DKI yang bertugas membebaskan lahan.

Pada 2018 ini Kementerian PUPR tidak lagi menganggarkan untuk normalisasi sungai di Jakarta. Sebab pada 2017 tidak ada pembebasan lahan baru sehingga anggaran di tahun itu bersisa.

Saat ini BBWSCC hanya menunggu data lahan yang sudah dibebaskan untuk segera dieksekusi.

"(Soal anggaran) saya yakin paling cepat bisa dimasukkan di APBN-P 2018, kalau memang sudah ada surat konfirmasi dari gubernur ke Menteri PUPR,” tutur Jarot saat dihubungi.

Jarot menyebut normalisasi kali merupakan salah satu yang mendesak untuk mengurangi dampak banjir pada masyarakat selain menyelesaikan pembangunan sodetan kali dan pembangunan waduk Ciawi dan waduk Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Proyek-proyek itu mestinya berjalan secara paralel.

“Untuk wilayah yang sudah dinormalisasi kan sudah dilihat sendiri, di Bukit Duri dekat SMA 8 Jakarta aman kan,” imbuhnya.

Sementara terkait kelanjutan pembangunan sodetan dari aliran Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur (BKT) di Bidara Cina, Anies berjanji akan berbicara dengan warga.

Sebelumnya warga Bidara Cina yang terdampak pernah mengajukan class action ke PN Jakarta Pusat pada 2015. Ia mengklaim warga saat ini telah setuju untuk pembebasan lahan.

“Warga secara prinsip sudah setuju. Lalu ada langkah-langkah yang akan dilakukan seperti pengukuran, apraisal dari pihak ketiga, baru sesudah itu memulai proses pengerjaan,” tutur Anies. (OL-4)