Rumah DP Rp0 Sulit Dijangkau Warga Berpenghasilan di Bawah Rp4,5 Juta

CHIEF Executive Officer dari Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai program hunian tanpa uang muka alias DP nol rupiah (Rp0) milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno belum sepenuhnya bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut dia, program itu sulit terjangkau bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp4,5 juta per bulan. Ali mengatakan, dengan batasan harga dalam program subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), harga rusunami yang bisa memperoleh ialah untuk rusun di bawah harga Rp250 juta. Artinya, program DP Rp0 ini belum bisa sepenuhnya mendapatkan subsidi.

"Untuk tipe 21 seharga Rp184,8 juta bisa mengikuti skema FLPP, tetapi untuk tipe 36 tidak bisa juga dipaksakan untuk masuk program subsidi apalagi bila kita melihat batas penghasilan yang bisa mengangsur diperkirakan antara Rp6-7 juta per bulan. Hanya sebagian kecil rusun DP Rp0 ini yang nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat MBR," kata Ali di Jakarta, Sabtu (20/1).

Dia menambahkan, program ini sebetulnya merupakan sebuah terobosan yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan lebih jauh perihal keterjangkauannya bagi MBR yang berpenghasilan sebesar upah minimum provinsi (UMP).

"Yang penghasilannya di bawah Rp4,5 juta harus dipikirkan juga, apakah dengan subsidi yang lebih banyak atau direkomendasikan untuk menyewa di rusunawa," tambahnya.

Ia juga meminta agar Pemprov DKI segera memperjelas skema pembiayaan bagi rusunami DP Rp0 tersebut, mengingat hal tersebut merupakan inti dari program DP Rp0, ketimbang seremonial groundbreaking pembangunan fisiknya.

Anies sendiri baru akan merinci detail skema pembiayaannya setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk sekitar April mendatang.

Kritik terkait jangkauan program DP Rp0 juga datang dari Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Prasetio menilai program DP Rp0 milik Anies-Sandi mirip dengan program sejuta rumah Presiden Joko Widodo. Apalagi, program DP Rp0 menggunakan skema FLPP.

"Kalau lihat dari skemanya mirip sama program sejuta rumah Jokowi, sayangnya harga yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah," kata Prasetio saat dihubungi.

Menurut dia, dengan harga Rp320 juta bagi unit tipe 36 dan Rp185 juta dengan unit tipe 21, besaran cicilannya berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2,6 juta.

"Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," jelas Prasetio.

Sebelumnya, Anies menuturkan jangka waktu kredit (tenor) bagi rumah DP Rp0 bisa sampai 20 tahun. Dengan skema FLPP, besaran bunganya pun ialah 5% per tahun, dengan DP sebesar 1%.

Pemprov DKI bersedia menyubsidi pembayaran DP Rp0, sehingga pemesan tidak perlu membayarkan DP. Subsidi untuk DP tersebut rencananya akan dianggarkan pada APBD 2019.

Dengan hitungan tersebut melalui kalkulator FLPP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), besaran cicilan bagi unit tipe 21 dengan tenor 20 tahun dan bunga flat 5% ialah sebesar Rp1,2 juta per bulan.

Sementara untuk unit tipe 36 dengan tenor 20 tahun dan bunga flat 5% ialah sebesar 2,09 juta. Artinya, besaran cicilan untuk unit termurah saja tidak akan mencukupi proporsi cicilan yang biasanya dibatasi 30% dari total penghasilan bulanan bagi mereka yang berpenghasilan sebatas UMP.

Kepala Dinas Perumahan DKI, Agustino Darmawan, meralat batas bawah besaran penghasilan bagi pemesan hunian DP Rp0 yang sebelumnya ia sebut setara penghasilan UMP hingga Rp7 juta per bulan.

Menurut dia, akan memungkinkan jika batas bawah penghasilannya ialah Rp4 juta per bulan. Sebab, besaran cicilan dikhawatirkan terasa berat bagi mereka yang berpengasilan UMP. Kecuali jika di dalam satu keluarga tersebut ada double income, alias suami-istri masing-masing memiliki penghasilan sebesar UMP.

"Kalau buruh UMP disarankan sih tinggal di rusunawa saja, sewa, supaya dia sanggup. Paling 200 ribu 300 ribu paling banyak," kata Agustino.

Ia juga menegaskan jika hunian DP Rp0 diutamakan bagi mereka yang telah berkeluarga. "Harus berkeluarga. Kalau jomblo rusunawa," tambah dia.

Sementara itu, Anies menegaskan bahwa unit DP Rp0 tidak boleh diperjualbelikan. Jika konsumen ingin menjual unitnya, maka Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bentukan Pemprov DKI lah yang akan membelinya dan kembali menjualnya ke pihak lain. Aplikasi bagi warga yang tertarik akan diumumkan setelah BLUD terbentuk pada April mendatang.

"Bila ada yang terpaksa menjual maka kita akan menjadi badan yang akan membelinya sehingga tidak muncul second market rumah ini. Jadi kita tetap memjaga bahwa rumah ini adalah rumah untuk MBR. Jadi ini yang nanti akan kita atur," jelas Anies.

Ketika ditanyai apakah bunga cicilan sebesar 5% akan ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung oleh masyarakat, Anies menjawab, "Tidak, semuanya ditanggung oleh pemerintah".

Pihaknya akan berbicara dengan Bank DKI terkait skema pembiayaan. Ia hanya memastikan agar masyarakat tidak terbebani dengan besaran cicilan.

"Jadi begini, bunganya dan lain-lain dengan Bank DKI, kemudian dengan kita. Nanti kita tanggung semuanya. Jadi masyarakat tidak ikut menanggung bebannya. Nanti kita hitung semuanya di dalam skema pembiayaan. Nanti akan muncul (cicilan) bulanannya.

Prasetio mengingatkan Anies jika bunga 5% turut ditanggung pemerintah, maka itu akan berpotensi melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal itu mengingat masa tenor mencapai 20 tahun. Dalam Pasal 54A ayat (6) Permendagri itu disebutkan penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.

"Kepala daerah nggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," kata Prasetio. (OL-2)