Komunikasi Ahok dan DPRD harus Fair

MI/Faw
14/3/2015 00:00
Komunikasi Ahok dan DPRD harus Fair
(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Kisruh APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015  belum menunjukan tanda-tanda selesai. Keraguan terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sebagai sosok yang berani dan jujur demi rakyat mulai dipertanyakan. Pasalnya Basuki dianggap menabrak aturan pembahasan APBD tanpa persetujua  DPRD, hanya melalui e-budgeting. "Ini berbahaya karena mengarah kepada otoriterian seperti orde baru. Legislatif (DPR) hanya sebagai stempel yes bos saja," tegas  Ketua Umum Jaringan Penggerak  (Jamper)  Ghea Hermansyah, kepada wartawan, Sabtu (14/03)

E-budgeting yang digagas Basuki (Ahok), menurut Ghea,  melawan konstitusi. Apalagi opini publik yang dibuat Ahok dengan gaya yang emosional, justru memutar balikan fakta dan data yang  ada. Diskusi public mengenai kisruh APBD DKI oleh para pakar dimedia massa, tidak diindahkan Ahok. "Ahok tetap menggunakan caranya yang meledak-ledak dan arogan. Ada apa di balik semua itu? Apakah itu strategi Ahok untuk mengalihkan isue ? Apa ada dosa besar Ahok yang harus dia tutupi dengan isue begal APBD? Harusnya kisruh APBD DKI ada jalan keluarnya, harus ada komunikasi yang baik dan adillah," ungkap Ghea.

Menurut Ghea, jika memang Ahok berniat baik dan jujur  bisa duduk menggelar rapat dengan DPRD. Atau  dia kawatir  tim konsultanya yang mengelola anggaran APBD DKI dan  aset-aset pemda terbuka ke publik, Sebaliknya, kalau memang ada dana siluman dari DPRD DKI maka semua bia terungkap siapa oknumnya.  "Ahok jangan sok keras, coba duduk bersama dan berkomunikasi dengan DPRD. Bahas lagi RAPBD nya, bebas diliput oleh media. Apa dia berani, buka-bukaan di forum resmi," imbuh Ghea.

Bagi Ghea, sebenarnya penyelesaian kisruh APBD mudah dan sederhana. Asal ada komunikasi antara DPRD dan Ahok. Tapi Ahok mempersulit seolah tidak mau ada mediasi yang membuat masyarakat bertanya "Ada apa dibalik begal APBD dan dana siluman?,"  Sejumlah pertanyaan lalu muncul, apa kisruh APBD  yang memunculkan  Hak Angket  DPRD DKI Jakarta hanya sebuah pengalihan issue. Dimana proyek-proyek di DKI sarat kepentingan-kepentingan raksasa para cukong. "Siapa kah Ahok? Apa atifitas kakak beradik dan keluarga ahok? Punya latar belakang pengusahakah Ahok ? Kalau  pengusaha akan berfikir untung bukan rugi. Ada apakah Ahok di bangka belitung?" gumam Ghea.

Terkait  E-budgeting, bagi Ghea, adalah strategi kepentingan pengusaha-pengusaha raksasa distributor  dan  pabrikan langsung yang bermain.  Ada apa di balik mega proyek di DKI yang di BOT kan kepengusaha. Apa hanya untuk satu pengusaha yang sekarang sedang mempersiapkan mega raksasa di pantai pluit ?  "Siapakah orang-orang yang duduk menjadi komisaris atau badan pengawas BUMD di DKI, adakah orang-orang pengusaha itu duduk di sana,?" tanyanya. Dengan gaya bahasa Ahok  yang  emosional, menyerang dulu sebelum diserang, menurut Ghea, adalah upaya menutupi kesalahannya. Tim media Ahok dengan cerdik melihat peluang itu untuk memutar balikkan fakta.  Sukseslah opini bahwa Ahok  jujur dan berani.




Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya