Ingin Menjembatani Lintas SKPD

APA tujuan Komite Pencegahan Korupsi?

Namanya KPK Ibu Kota. Ini bagian Tim Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk percepatan pembangunan. Tim ini mencegah korupsi yang merupakan prioritas Anies-Sandi. Tugasnya lebih ke pencegahan, bukan penindakan. Ada tiga tugas pokok. Pertama, peningkatan integritas ASN. Kedua, pembangunan sistem mencegah korupsi. Ketiga, pelibatan masyarakat untuk pengawasan termasuk membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Kami tidak menggantikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melainkan menjembatani yang kosong.

Jika tak menggantikan SKPD, bagaimana koordinasinya?

Mereka sudah diatur dan ada pengawas inspektorat yang juga punya kewenangan khusus. Hanya saja antar-SKPD untuk program pencegahan korupsi ini kan lintas SKPD. Nah kita menjembatani dengan program pencegahan korupsi. Contoh riilnya, pembangunan sistem yang terintegrasi yang kami sebut one map one data segera kami luncurkan. Sebuah sistem yang akan menyatukan peta spasial Jakarta dengan peta-peta data yang lain, seperti data pajak. Semangatnya transparansi. Jadi ini tidak hanya milik satu SKPD, melainkan berbagai SKPD. Makanya dengan sistem ini justru kami mendorong lintas SKPD dan yang menjadi leader-nya adalah Pak Gubernur.

Tolak ukurnya? Kapan akan diumumkan kepada publik?

Kalau kita ingin tahu hasilnya positif atau negatif, tentu kita punya data awal dan diukur data akhirnya seperti apa. Untuk kasus korupsi, tidak sesederhana seperti menghitung batu. Ada dua hal yang kita lakukan. Kami tertarik dengan Transparansi International yang menghitung indeks persepsi korupsi tiap tahun dan bisa dipertanggungjawabkan karena metodologinya jelas. Pak Gubernur tertarik bagaimana membuat persepsi korupsi pada awal sekarang dan akhir jabatan sehingga akan ketahuan persepsi pelaku bisnis dan masyarakat terhadap the way of doing business apakah lebih mudah atau transapran. Itu bisa menjadi tolok ukur. Kami juga membangun sistem untuk melakukan pencegahan korupsi. Ini kan ukurannya susah ya. Mungkin yang bisa diukur ialah seberapa banyak kebocoran belanja, seberapa banyak pendapatan asli daerah naik.

Apakah hanya membangun sistem pencegahan korupsi?

Kami sepakat tidak hanya melakukan preventif, tetapi juga pre-emptive. Jadi, ketika menemukan potensi masalah, kami berusaha secara aktif mengatasinya dengan mengurai masalah itu. Selain itu, ada reward dan punishment dari Pak Gubernur. Intinya mendorong transparansi dan mendorong publik untuk terlibat.(Nov/P-4)