Hindari Dimensi Politik, Natal Bersama Batal Digelar di Monas

RENCANA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan Natal di Monumen Nasional ditolak Persatuan Gereja Indonesia (PGI), lantaran menimbulkan kontroversi di kalangan umat.

Perayaan Natal yang rencananya dihelat pada 5 Januari mendatang, akhirnya digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pemindahan penyelenggaraan perayaan Natal oleh Pemprov DKI dari Monas ke JIExpo telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Versi Anies, dari sejumlah pertemuan dengan berbagai pihak terkait, ada yang menginginkan perayaan dilaksanakan di dalam ruangan, ada pula yang meminta di luar ruangan.

"Jadi ada yang kekeuh pokoknya mau outdoor, ada yang kekeuh maunya indoor. Kalau indoor semuanya setuju, kalau outdoor ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Makanya saya bilang udah gini aja, kita selenggarakan yang bisa memfasilitasi semua. Bagi yang ingin menggunakan Monas silakan ajukan izin, dan kami akan mengizinkan. Begitu saja," jelas Anies, Rabu (20/12).

Perayaan di JIExpo, sambung Anies, tetap difasilitasi oleh Pemprov DKI menggunakan anggaran dari Biro Pendidikan Mental DKI Jakarta. Tempat itu pun telah dipesan sejak dua minggu yang lalu.

Lain cerita dengan Anies, Kepala Humas Persetuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pusat Jeirry Sumampow menyebut alasan penolakan perayaan di Monas lebih disebabkan oleh kontroversi di kalangan umat menyangkut dimensi politik dari perhelatan perayaan di Monas.

"Ini bukan soal indoor-outdoor. Ini lebih soal Monas-nya sendiri dan banyak persistensi dari umat. Ada yang menganjurkan terima saja, ada juga yang tidak. Lebih baik dihindari Monas-nya, karena kontroversi politiknya terlalu kuat," tutur Jeirry saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (20/12).

Jeirry menjelaskan, atas ajakan Pemprov DKI untuk merayakan Natal di Monas, ada dua pendapat berbeda di kalangan umat. Ada yang setuju, namun ada pula yang menolak lantaran menilai ada bias politik dari penyelanggaraan di Monas. Demi menghindari kontroversi itu, pihaknya lebih memilih untuk tidak turut serta jika perayaan tetap berlangsung di Monas.

Jeirry menegaskan, penolakan bukan berarti pihaknya menggugat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional yang ditandatangani Anies. Melainkan, lebih ke menjalankan aspirasi umat yang diterima pihaknya.

"Kami berpikir, supaya tidak menjadi sesuatu yang menjadi perpecahan di umat Kristen sendiri. Sehingga Natal yang harusnya menghadirkan kedamaian malah memunculkan ketidakdamaian," ucap Jeirry.

Jeirry mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang akhirnya memindahkan perayaan Natal ke JIExpo. Namun, PGI hingga kemarin belum diinformasikan secara langsung oleh Pemprov DKI. PGI pun belum memutuskan apakah akan menghadiri perayaan yang digelar Pemprov DKI itu atau tidak.

Sejak 13 Oktober, Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan Pergub yang melarang penggunaan Monas sebagai kegiatan budaya, pendidikan, sosial dan agama. Pada 24 November, Anies menandatangani revisi Pergub tersebut dan membolehkan kembali kegiatan budaya, pendidikan, sosial dan agama di Monas.

Dua hari selang revisi Pergub ditandatangani, Pemprov DKI mengadakan acara Tausyiah Kebangsaan di Monas pada 26 November. Tausyiah kebangsaan tersebut diisi zikir, ceramah, dan doa bersama.

Sepekan berselang, Alumni Aksi 212 menggelar reuni di Monas. Anies kemudian menegaskan bahwa Monas bisa digunakan untuk perhelatan oleh agama mana pun. Ia kemudian mengajak umat Kristiani untuk menggelar perayaan Natal di Monas, yang akhirnya disepakati berpindah ke JIExpo. (OL-4)