Proyek Rusun Molor Serapan Dinas Terhambat

PEMBANGUNAN sejumlah fasilitas publik di DKI Jakarta dipastikan tidak akan rampung tahun ini. Keterlambatan ini berdampak pada penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 yang baru mencapai 69% atau Rp37,08 triliun dari total alokasi Rp53,5 triliun.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebutkan, proyek yang tidak rampung itu di antaranya pembangunan rumah susun (rusun), gedung sekolah, underpass, dan flyover, gedung kelurahan, serta puskesmas.

Pada proyek pembangunan rusun, rata-rata pengerjaan fisik mencapai 60%-90%. Sementara itu, capaian penyerapan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (DPRP) DKI Jakarta baru mencapai 49%.

Kepala Bidang Pembangunan DPRP DKI Triyanto mengaku penyebab molornya sejumlah proyek rusun ialah terlambatnya pelaksanaan lelang. Lelang semestinya dilaksanakan pada 2016, tetapui baru terlaksana pada 2017.

Ia memaparkan proyek pembangunan rusun yang molor, ada di enam titik proyek, untuk proyek yang menggunakandana single year. Enam titik itu, antara lain di Nagrak tower 6-10, tower 1-5, tower 11-14, di Rorotan IV, Penggilingan-Pulogebang, serta Polri Pesing.

Selain itu, untuk rusun menggunakan anggaran multiyears 2016-2017 di lima titik juga terlambat, yakni di Penjaringan, Jakarta Utara, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Tegal Alur, Jakarta Barat, Pangadegan, Jakarta Selatan, dan Pasar Rebo, Jakarta Timur. "Namanya tower dikerjakan 8 bulan enggak selesai, harusnya 12 sampai 14 bulan," kata Triyanto saat dihubungi, kemarin.

Dihubungi terpisah, Kepala DPRP DKI Jakarta Agustino Darmawan menyebut proses penghapusan aset di lokasi pembangunan rusun ke balai lelang negara juga terlambat.

"Dari awalnya itu udah salah karena lelangnya salah, gagal lelang, kemudian ada bangunan yang mesti dihapus. Kan proses penghapusan lama. Seharusnya diusulkan dari awal-awal," kata Agustino. Namun, ia menargetkan penyerapan anggaran di dinasnya bisa mencapai 75% di penghujung tahun anggaran.

Dampak ketersediaan

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat DPRP DKI Jakarta Meli Budiastuti menuturkan, saat ini ada 13 ribu pemohon yang mengantre jatah rusun. Itu di luar perhitungan alokasi rusun bagi warga relokasi.

Rusun-rusun yang pembangunannya molor itu tadinya diperkirakan siap huni pada pertengahan 2018. "Tentunya kalau tidak selesai, rusun siap huninya terkendala. Jadi kita optimalkan saja pada rusun yang sudah siap huni," kata Meli.

Rusun siap huni di antaranya Rusun Cakung Barat dan Rusun Marunda. Rusun Marunda khusus warga relokasi, sedangkan rusun-rusun yang kini tengah dibangun, peruntukannya belum diputuskan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, molornya proyek-proyek tersebut tentunya berdampak langsung pada masyarakat. "Harus dicek kembali kenapa sampai terlambat, anggaran kan sudah ada, rencana juga sudah ada," ucapnya.(J-4)