Cegah Banjir, Gubernur DKI Lakukan Naturalisasi Sungai

BANJIR yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta dianggap Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akibat anomali cuaca.

Untuk itu ia meminta agar jajarannya all out melakukan tindakan pencegahan dan penanganan banjir. "Kalau penyebabnya ya volume air yang luar biasa banyaknya," kata Sandiaga di Balaikota Jakarta, Senin (11/12).

Menurut Sandiaga, ada anomali cuaca membuat Pemprov DKI dan warga Jakarta harus mampu mengantisipasi segala kemungkinan.

"Instruksinya all out, segera. Kita enggak bisa melawan alam, kualat kalau ngelawan alam. Jangan bilang ini pasti surut, atau banjirnya cuma segini, enggak. Ini adalah fenomena alam. Allah lagi ngirimin hujan. Kalau kita punya sistem yang baik, hujan itu justru harus menjadi berkah bagi kita," ucap Sandiaga.

Ia meminta agar jajarannya memastikan seluruh pompa air beroperasi maksimal, mempersiapkan karung pasir, hingga membersihkan saluran-saluran air dan drainase. Ia menyebut normalisasi sungai akan tetap berjalan sesuai yang telah dianggarkan di APBD 2018. Namun, yang lebih penting menurut Sandiaga ialah rencana aksinya.

Berdasarkan data banjir yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, titik banjir terbanyak berada di wilayah Jakarta Selatan, yakni sebanyak 17 titik dengan ketinggian 10 cm-60 cm.

Di Jakarta Pusat ada enam titik banjir (10 cm-30 cm), di Jakarta Utara ada tiga titik banjir (10 cm-30 cm), di Jakarta Barat ada 1 titik banjir (10 cm-20 cm), serta di Jakarta Timur ada empat titik banjir (20 cm-40 cm).

Pada aplikasi Pantau Banjir milik Pemprov DKI, ada 77 mesin pompa air yang mati dan 15 mesin pompa air yang hidup. Namun, angka tersebut bukan total dari seluruh mesin pompa yang ada di Jakarta, melainkan berasal dari laporan di beberapa pintu air.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (11/12) petang, melakukan pemantauan ke rumah pompa underpass Dukuh Atas. Banjir juga terjadi di titik itu dengan ketinggian 20 cm-30 cm. Dari situ, ia menemukan ada pompa penyedot air yang tidak berfungsi. Padahal, kerusakan itu telah dilaporkan sejak 22 Oktober lalu. Ia mengancam akan memberikan sanksi pada jajarannya yang tidak bertindak cepat.

"Dilaporkan tanggal 22 (Oktober) oleh operator dan belum ada action sama sekali, dan sekarang sudah Desember, sudah hampir dua bulan, kita akan tindak tegas," ungkap Anies.

Ia meminta agar infrastruktur terkait pencegahan banjir bisa berfungsi dengan baik. Lebih jauh, ia menyebut Pemprov DKI akan melakukan naturalisasi sungai. Alih-alih menggunakan istilah normalisasi, ia memilih istilah naturalisasi sungai. Namun ia enggan menjelaskan perbedaan antara naturalisasi sungai dengan normalisasi sungai.

"Kami berniat melakuan program naturalisasi sungai. Sebagian harus dikeruk, tapi beda setiap tempat, kami ingin sungai sebagai sebuah ekosistem tetap terjaga. Aliran air jalan, tapi juga kehidupan natural di sekitar sungai tetap jalan," jelasnya. (OL-4)