Ada Tujuh Alasan NasDem Menolak APBD DKI 2018

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sama-sama mengesahkan jumlah APBD DKI 2018 sebesar Rp77,1 triliun. Angka ini mendapat kritisan dari banyak pihak, salah satunya dari DPW NasDem DKI.

Ketua DPW NasDem DKI, Wanda Hamida mencatat setidaknya ada 7 poin yang harus diperhatikan. Pertama NasDem DKI meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno lebih memperjelas konsep DP 0 Rupiah.

Harus ada kejelasan soal status kepemilikan rumah tersebut. Selanjutnya ada kerancuan definisi didalam program tersebut bahwa program DP nol rupiah berbentuk hunian vertikal.

"Sedangkan menurut hemat kami jika merujuk pada Perda No 1 tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta pasal 81 ayat 4, bahwa perumahan vertikal merupakan Rumah Susun," kata Wanda saat dihubungi, Jumat, 1 Desember 2017.

Kedua, penaikan anggaran TIm Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ialah sebauh bentuk pemborosan dari angkar Rp2 miliar menjadi Rp28 miliar. Ketiga, Anies-Sandi perlu mengkaji kembali anggaran Sekretariat Dewan mengingat anggaran kunjungan kerja yang melambung tinggi.

"Ke empat, kami masih menemukan banyaknya masjid yang belum diakomodir dalam distribusi penganggaran hibah. Sementara dari 3.400 masjid, hanya 11 masjid yang disetujui proposal bantuannya," detail Wanda.

NasDem DKI juga menilai pembahasan Badan Anggaran terlalu tergesa-gesa sehingga penelitian peritem RAPBD tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Keenam, penghapusan nominal Penyertaan Modal Daerah (PMD) di BUMD rawan kepentingan.

Padahal, PD Pasar Jaya, Food Station Tjipinang, Darmajaya, dan PAM Jaya harus tetap 100 persen berada dibawah kontrol Pemda DKI Jakarta dalam operasional dan kebijakannya. Ini bentuk penjagaan stabilitas harga serta suplai dari kebutuhan pokok masyarakat.

"Untuk kami sampaikan, agar BUMD tersebut dapat diperhatikan secara serius dalam hal pengelolaan anggarannya, serta tidak akan mengalami privatisasi sebagaimana yang terjadi pada BUMD sebelumnya," jelas Wanda.

Terakhir, peningkatan bantuan kepada partai politik dinilai terlalu berlebihan dan merupakan pemborosan terhadap APBD 2018. Dengan tujuh temuan tersbeut, NasDem DKI berkesimpulan bahwa isi APBD DKI Jakarta tidak Prudent dan cenderung kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat Jakarta.

"Kami partai Nasdem DKI Jakarta bersama dengan Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak seluruh mata anggaran yang tidak prudent tersebut. Kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengkoreksi secara menyeluruh isi dari APBD DKI yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI," tutur Wanda. (MTVN/OL-7)