Bantuan untuk Guru Swasta Naik Tahun Depan

DANA hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dialokasikan untuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) naik drastis dari yang dialokasikan di APBD 2017. Alokasi dana yang tercantum dalam Rancangan APBD 2018 di situs www.apbd.jakarta.go.id menyebut dana hibah untuk PGRI sebesar Rp367 miliar, jauh dari anggaran hibah 2017 sebesar Rp27 miliar.

Ketua PGRI DKI Jakarta Agus Suradika menyebut anggaran hibah untuk PGRI itu akan diberikan untuk 52 ribu guru swasta yang ada di Jakarta, dari jenjang SD hingga SMK. Guru-guru swasta yang sebelumnya tidak mendapat bantuan gaji dari Pemprov DKI tahun depan akan mendapat hibah Rp500 ribu sebulan.

"Kenapa anggarannya seolah naik jika dibandingkan dengan yang tahun lalu? Karena ada perubahan jumlah baik dari segi kualitas maupun kuantitas," kata Agus Suradika di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan PGRI hanya berperan sebagai penyalur dana hibah untuk guru swasta. Dana Rp367,2 miliar itu akan masuk ke rekening PGRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening-rekening guru swasta se-Jakarta.

Agus memastikan penyaluran dana hibah ke guru swasta melalui PGRI tidak akan rentan penyelewengan. Proses pendistribusian dipantau akuntan publik.

"Langsung distribusi ke rekening guru, tidak ada dana tunai. Itu semua diaudit akuntan publik. PGRI sebagai penyalurnya saja. Anggaran ini terpisah dengan dana kegiatan PGRI karena sudah dibantu pemprov," tandas Agus.

Permohonan dana hibah itu diajukan PGRI pada Mei 2017 lalu. Dinas Pendidikan DKI pun sudah memberi rekomendasi atas proposal awal yang diajukan PGRI.

"Sikap untuk memperjuangkan kesejahteraan guru swasta ini muncul atas usulan DPRD pada 2014-2015 lalu," ujarnya.

Mulanya, tambah Agus, pihaknya menginginkan uang bantuan untuk guru swasta menjadi Rp1 juta dari tadinya Rp0. Namun, skenario itu ternyata menyebabkan anggaran sangat membengkak.

"Swasta itu kalau dilihat gajinya hanya Rp700 ribu-Rp800 ribu per bulan. Tadinya kami usulkan Rp1 juta per orang tiap bulan, tapi keuangan APBD ternyata enggak sanggup," tandasnya.

Agus menjabarkan, di Jakarta ada enam gradasi guru yang meliputi guru PNS, guru PNS non-DKI yang mengajar di Jakarta, guru honorer di sekolah negeri, guru getap di sekolah swasta, dan guru tidak tetap di sekolah swasta.

Anggaran Rp27 miliar dana hibah untuk PGRI pada 2017 sebelumnya dialokasikan untuk 4.600 guru bantu yang ada di Jakarta sebesar Rp500 ribu per bulan. Kini, beberapa dari guru bantu tersebut sudah diangkat menjadi PNS, sedangkan mereka yang tidak memenuhi syarat masuk PNS masih akan dibantu dengan anggaran hibah 2018 itu.

"Angka yang saat ini kita ajukan juga masih dihitung. Kalau lebih, ya, kita kembalikan," ucapnya. Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta berulang kali menekankan pentingnya bantuan hibah kepada guru-guru swasta di Jakarta. Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu memandang guru swasta juga layak mendapat perhatian, tak cuma guru sekolah negeri.