Suara belum Bulat Rapat Anggaran Diprediksi Alot

MENJELANG pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2018 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD, hari ini, suara fraksi-fraksi belum bulat dalam menyikapi sejumlah anggaran yang sedang menjadi sorotan publik.

Salah satunya ialah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membengkak 12 kali lipat.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, APBD 2018 harus dialokasikan secara efisien, mengacu ke kebutuhan warga.

Namun, postur anggaran yang ada saat ini, ujarnya, tidak mencerminkan hal itu.

"Misalnya, anggaran TGUPP itu tidak efisien dan ada kesan pemborosan. Tidak ada urgensinya," kata dia.

Anggaran TGUPP membengkak menjadi Rp28,5 miliar dari Rp2,35 miliar.

Penyebabnya, penambahan personel dari 15 menjadi 74 orang, terkait rencana gubernur menggabungkan personel di tingkat wilayah ke TGUPP.

Menurut Gembong, personel tingkat wilayah yang sebelumnya di TWUPP itu sedianya menampung PNS Eselon III yang non-job sebagaimana yang masih berlaku sekarang.Lain cerita bila Gubernur DKI Anies Baswedan menambah personel di TGUPP dari swasta atau professional.

"Justru kombinasi PNS dan swasta yang akan membebankan," tegas anggota Komisi A tersebut.

Lagi pula tim tingkat wilayah dinilai tidak begitu penting karena keputusan akhir akan diambil Pemprov DKI.

Rapat di Banggar diperkirakan alot.

Sejauh ini Komisi C belum menyatakan sikap soal anggaran TGUPP.

Mereka hanya merekomendasikan agar itu diputuskan di rapat Banggar, hari ini.

James Arifin Sianipar dari Komisi C mengaku komisinya akan menyoroti penghapusan suntikan modal daerah ke Dharma Jaya, yang bertugas mengurusi pengadaan daging subsidi untuk warga ekonomi lemah.

Meski Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyatakan akan menggantinya dengan subsidi yang bisa dicairkan lebih awal lewat PSO, Komisi C tetap membahasnya.

Di sisi lain, anggota Banggar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tubagus Arief menilai postur anggaran saat ini masih sesuai aturan. Anggaran TGUPP, menurutnya, memang perlu dialokasikan.

"Tim TGUPP ini penting. Tugas mereka menganalisis segala program yang ada di Jakarta supaya pembangunan yang mangkrak tidak terjadi lagi. Dianalisis di mana bottle neck-nya," ujarnya.

Dalam situs Apbd.jakarta.go.id tertulis tiga nomenklatur yang masuk anggaran Biro Administrasi Setda terkait honorarium TGUPP. P

Pertama, nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 23 orang. Dalam satu bulan mereka digaji Rp24,93 juta selama 13 bulan sehingga total anggaran menjadi Rp7,4 miliar.

Pada nomenklatur kedua, dengan nama nomenklatur sama tertulis anggaran untuk 37 orang dengan nilai gaji sama.

Secara total, nilainya menjadi Rp11,9 miliar.

Kemudian, nomenklatur honorarium ketua TGUPP untuk 14 orang.

Satu orang ketua dalam sebulan mengantongi gaji Rp27,9 juta. Jika ditotal, nilainya menjadi Rp5,07 miliar.

"Jumlah anggota itu belum saklek kok. Misalnya nanti dievaluasi Kemendagri pun gajinya akan standar sesuai aturan Kementerian Keuangan," tandasnya.