Penambahan Susu Diklaim tidak Politis

SEPEKAN terakhir publik mempertanyakan soal penambahan susu dan ikan beku dalam daftar komoditas pangan yang disubsidi Pemprov DKI Jakarta dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018.

Penambahan komoditas susu disebut-sebut merupakan implementasi program revolusi putih, usul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menolak pelabelan revolusi putih pada program subsidi pangan Pemprov DKI.

"Jangan dipolitisasi karena kalau dibilang revolusi putih, itu nanti masuknya ke politik." tutur Sandiaga pada Jumat (24/11).

Usul revolusi putih awalnya disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, saat bertemu Anies di Balai Kota pada 26 Oktober.

Hashim mengusulkan program itu bisa masuk ke APBD 2018.

"Pak Prabowo punya program yang sangat baik. Dia menamakannya revolusi putih. Dia pernah bicara sama kami, Pak Anies dan saya, dan diingetin waktu itu sama Pak Hashim, alangkah baiknya," sambung Sandi.

Meski disebut tak terkait dengan program pemprov, revolusi putih mendapat dukungan mereka.

Jumat pagi, dukungan itu ditunjukkan Gubernur Anies Baswedan.

Bersama para relawannya, ia turut membagikan susu dan telur merek Nasional di SD Negeri 12 Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

"Program revolusi putih, pemberian susu dan telur dan dengan protein yang tinggi insya Allah kita bisa lebih kuat secara fisik. Saya menyambut baik," ucap Anies.

Program itu diselenggarakan komunitas Bidadari Indonesia yang pada masa kampanye pilkada DKI aktif dengan nama Bidadari Anies-Sandi.

"Diselenggarakan masyarakat untuk masyarakat, dan pemerintah memfasilitasi, mendukung.

Tentu pemerintah sendiri memiliki program, tetapi contoh kolaborasi ini harus kita dorong terus," lanjut Anies.

Anggaran subsidi

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Darjamuni mengaku ada penambahan komoditas susu dan ikan dari yang sebelumnya hanya daging sapi, daging ayam, dan telur.

"Iya," singkatnya ketika dikonfirmasikan apakah itu terkait program revolusi putih.

Hal itu juga dibenarkan Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Perekonomian Franky Mangatas.

Pengamat dari Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mempertanyakan urgensi subsidi susu yang nilainya lebih tinggi daripada sumber protein lain.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI Sri Haryati menyebut pemilihan susu sebagai komoditas ditentukan Dinas KPKP.

Menurut Sandi, penambahan komoditas ikan terkait dengan Indonesia sebagai negeri maritim.

Namun, dia tidak menjelaskan alasan pemilihan komoditas susu.

"Protein kan susu, ikan, telur, daging ayam, daging sapi. Itu yang utama kan, lima semuanya ada di situ," ujarnya.

Anggaran subsidi pangan meningkat dari Rp190 miliar pada 2017 menjadi Rp885 miliar.

Selain karena penambahan jenis komoditas, ada perluasan penerima.

Dalam situs Apbd.jakarta.go.id, nilai anggaran itu tercatat dalam rekening belanja subsidi kepada BUMD.

Namun, tidak ada rinciannya.(J-4)