Masih Ada Peluang Anggaran DKI Dirombak

USULAN anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berpotensi mengalami perombakan. Pada Senin (27/11) DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat membahas seluruh rinciannya.

Rapat badan anggaran itu nantinya untuk membahas seluruh rincian rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2018, yang sebelumnya telah diperdalam di komisi-komisi.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Bestari Barus menegaskan, kemungkinan untuk menolak sejumlah usulan anggaran yang fantastis masih terbuka. Bahkan tidak hanya melalui Banggar, namun juga akan dikoreksi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Masih terbuka kemungkinan untuk ditolak. Katakanlah Banggar sudah mengoreksi, mungkin akan ada koreksi lagi dari Kemendagri," tutur Bestari di Jakarta, Jumat (24/11).

Bestari berharap anggaran yang dikoreksi bisa dialihkan kepada pos anggaran lain yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Ia mencontohkan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk PD Dharma Jaya yang dihilangkan. Padahal anggaran tersebut digunakan untuk mengadakan daging bersubsidi bagi pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sedangkan James Arifin Sianipar dari Komisi C DPRD DKI menuturkan, meski Pemprov DKI telah sepakat untuk menghapus anggaran PMD bagi Dharma Jaya dan menggantinya dengan anggaran subsidi yang bisa dicairkan lebih awal, namun Komisi C tetap akan mengusulkan anggaran tersebut untuk dibahas di dalam rapat Banggar.

Sejumlah pos anggaran lain pun akan dipertanyakan di rapat Banggar. Misalnya, anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp28 miliar. DPRD masih menanti detail peraturan gubernur yang direvisi untuk mengakomodasi hal tersebut.

Dengan demikian, pembahasannya kemungkinan akan berlangsung alot di rapat Banggar. Sebab, Komisi C sebelumnya belum memutuskan apa pun terkait anggaran tersebut, hanya merekomendasikan agar perkara anggaran TGUPP yang membengkak diputuskan di rapat Banggar.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik menuturkan pembengkakan di RAPBD 2018 memang disebabkan oleh penambahan program-program Anies-Sandi dibanding KUAPPAS yang sebelumnya.

"KUAPPAS yang lama yang kami kirimkan, itu kan diminta untuk direvisi. Setelah direvisi ternyata tidak disisir, hanya ditambahkan program-program Anies-Sandi," tutur Taufik.

Namun, apa yang diusulkan belumlah hasil final. Sama seperti Bestari, Taufik menyebut angka anggaran masih bisa berubah. Menyangkut sejumlah program yang memicu reaksi, seperti anggaran untuk renovasi kolam ikan di DPRD, Taufik mengaku bukan pihaknya yang mengusulkan, melainkan Sekretaris Dewan.

"Paling itu juga nanti dihapus anggarannya," tuturnya.

Sementara terkait kunjungan kerja DPRD yang melonjak hingga Rp107 miliar, Taufik menilai itu telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur hak keuangan anggota DPRD. Nominalnya diatur di dalam peraturan gubernur yang ditandatangani Djarot pada Oktober lalu, sehingga jumlah yang ada di RAPBD kini merupakan jumlah yang mengikuti arahan aturan tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan dirinya telah mengulas rincian dari anggaran yang diusulkan pada RAPBD 2018 itu. Ia mengklaim apa yang diusulkan oleh Pemprov tersebut telah diefisienkan. Pembengkakan anggaran justru disebabkan oleh anggaran PMD. Oleh sebab itu ia bersikukuh menghapus anggaran PMD tersebut.

"Yang bengkak itu di PMD BUMD, itu bengkak banget. Alhamdulillah kemarin kita bisa negosiaasi dan pangkas," tuturnya.

Selain itu, ia juga mengklaim anggaran yang diusulkan telah fokus untuk pihak-pihak yang termarjinalkan dan masyarakat miskin.

"Kita fokus untuk anggaran masyarakat yang termarjinalkan, masyarakat miskin," tuturnya.

Sementara untuk jumlah staf TGUPP yang mengalami penambahan fantastis, Sandiaga bersikukuh tidak akan menguranginya. Sebab, jumlah itulah yang dibutuhkan oleh pihaknya.

"Kalau itu (TGUPP) diperlukan, karena kita perlu delivery unit. Tetap kita arahkan seperti itu," ujarnya.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI James Arifin menilai ada sejumlah dana hibah di dalam draft RAPBD 2018 yang menjadi catatan lantaran tidak jelas peruntukannya. Sebagai contoh, anggaran untuk Laskar Merah Putih Provinsi DKI Jakarta yang tahun depan dianggarkan Rp500 juta. Angka tersebut melonjak dari tahun ini sebesar Rp100 juta.

"Kami minta semua rinciannya, karena ada ormas-ormas yang tahun ini sudah terima, tahun depan terima lagi. Seperti Laskar Merah Putih. Yang begitu pasti kita hapus," ungkap James.

Menurut James, peruntukan anggaran tersebut tidak jelas rincian kegiatannya. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sutisna menuturkan Laskar Merah Putih mengajukan Rp800 juta, namun yang dianggarkan ialah Rp500 juta. Anggaran tersebut diusulkan oleh ormas itu sendiri, lalu diverifikasi oleh Pemprov DKI.

"(Laskar Merah Putih) adalah ormas yang concern terhadap bela negara, mereka memberi edukasi ke masyrakat soal bela negara. Mereka juga concern untuk kegiatan sosial," tutur Sutisna.

Komandan Laskar Merah Putih Agus Salim menyebut anggaran yang mereka ajukan ke Pemprov DKI digunakan untuk pelatihan bela negara para anggotanya. Kenaikan usulan disebabkan oleh jumlah anggota mereka yang juga bertambah.

"Ada penambahan anggota. Saya menunggu keputusan Banggar," imbuhnya.

Total dana hibah pada 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp1,75 triliun dari Rp1,472 triliun. Di antaranya mencakup dana untuk masjid/musalla, majelis ta'lim, gereja, serta sejumlah organisasi masyarakat. Ada pula lembaga negara yang menerima dana hibah dari Pemprov DKI seperti Polda Metro Jaya, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kodam Jaya, dan lain-lain. (OL-4)