DPR Minta Pemprov dan DPRD DKI Tidak Sembrono Susun APBD

KETUA Komisi II DPR Zainudin Amali menilai, setiap anggota 'wakil rakyat' perlu kritis melihat situasi terutama soal rancangan anggaran pendapatan dan belanja baik pemeintab pusat maupun pemeintab di daerah. Sebab, anggaran tersebut asal muasalnya muncul dari rakyat.

Pernyataan itu muncul menanggapi RAPBD DKI Jakarta 2018 yang kini menuai polemik. Anggaran belanja daerah tercatat jauh melonjak dibanding pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode sebelumnya.

"Karna ini (anggaran pendapatan dan belanja) uang rakyat yang diperoleh dari pajak dan berbagai sumber dari rakyat. Tentu kita tidak boleh menggunakan dengan sembarangan dan sembrono," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu 23 November 2017.

Zainudin sepakat baik Pemprov DKI maupun DPRD bisa cermat sebelum melakukan pengesahan anggaran tersebut. Terlebih, kata dia, pos belanja seperti kehadiran Tim Gubenur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi bahan sorotan publik.

Banyak kalangan menilai tim terebut tidak efisien dan abai terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu yang mencuat adalah menggelembungnya dana operasional TGUPP dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,5 miliar.

"Tidak ada sorotan publik saja itu menjadi kewajiban kita (agar lebih cermat) apalagi ditambah dengab adanya sorotan publik. Saya kira menjadi penambah kehati-hatian," ucap Zainudin. (MTVN/OL-7)