Anggaran Kunjungan Kerja DPRD Naik Drastis

ANGGARAN untuk kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta mengalami kenaikan fantastis. Total biaya untuk itu di 2018 mencapai Rp108 miliar.

Dari angka tersebut, biaya kunjungan Komisi DPRD DKI dipatok sebesar Rp107 miliar. Selain itu, ada pula anggaran khusus untuk kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan DPRD DKI Jakarta yang dianggarkan sebesar Rp968 juta.

Kunjungan kerja ke sister city tersebut rencananya dilaksanakan ke lima negara. Dengan demikian, totalnya menjadi hampir Rp108 miliar.

Angka tersebut melonjak drastis dibanding anggaran untuk kegiatan yang sama pada 2017. Tahun ini, anggaran untuk kunjungan kerja komisi-komisi DPRD DKI pada APBD Perubahan 2017 dianggarkan sebesar Rp28,7 miliar. Sementara untuk kunjungan kerja sister city DPRD DKI dianggarkan sebesar Rp2 miliar. Total dari kedua jenis anggaran kunjungan kerja itu ialah sekitar Rp30,7 miliar. Dengan demikian pada 2018 ada kenaikan sekitar Rp77,03 miliar.

Dalam situs apbd.jakarta.go.id tercantum bahwa untuk kunjungan kerja dalam satu tahun, terdapat komponen-komponen untuk perjalanan dinas dalam negeri untuk anggota DPRD DKI dan pejabat eselon II. Di antaranya mencakup biaya transport, hotel, hingga uang representasi.

Di situ diperhitungkan jumlah orang yang turut serta dalam kunjungan kerja dalam satu tahun sebanyak 7.752 orang. Padahal, jumlah anggota DPRD beserta pimpinan sebanyak 106 orang.

Terkait kenaikan tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana mengaku tidak mengetahui rincian dari usulan anggaran tersebut.

Sementara Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi menyebut kenaikan tersebut telah berdasar pada Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri yang diteken Pelaksana Tugas (plt) Gubernur Sumarsono.

Di dalam SK tersebut telah tercantum sejumlah ketentuan, di antaranya mencakup uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp1,5 juta per orang per hari untuk gubernur, wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat eselon 1 dan 2.

Selain itu juga tercantum biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam negeri yang berkisar Rp400 ribu hingga Rp5,2 juta per malam. "Tergantung kota tujuan dan tingkatan pejabat," katanya.

Yuliadi belum memastikan tujuan dari kunjungan kerja tersebut. Pasalnya, kunjungan kerja masih harus menunggu persetujuan dari tuan rumah. Sementara untuk kunjungan kerja ke sister city di lima negara, akan ditentukan langsung oleh para anggota dewan.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarief menuturkan dalam satu bulan, setiap komisi bisa melakukan kunjungan kerja hingga dua kali. Jumlah anggota dewan di setiap komisi berkisar 20-23 orang. Setiap kunjungan kerja pun ada 4 staf yang ikut untuk mengurus administrasi. Artinya, dalam satu bulan jika ada 2 kali kunjungan kerja, total hitungan keberangkatan mencapai 54 orang.

Syarief menuturkan dalam setahun ada 10 bulan efektif untuk kunjungan kerja. Jadi untuk satu komisi saja, dalam setahun bisa memberangkatkan hitungan perjalanan untuk 540 orang.

"Itu baru satu komisi, kita ada 5 komisi dan 4 badan," katanya.

Syarief menuturkan jumlah 7.752 orang tersebut belum final. Rapat pembahasan anggaran kunjungan kerja ini baru akan dilaksanakan pada pekan depan.

"Kalau ternyata kebanyakan akan kami evaluasi," kilahnya.

Sementara secara keseluruhan, anggaran untuk kegiatan Sekretariat DPRD DKI Jakarta pada 2018 dialokasikan Rp346,5 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan dari APBD Perubahan 2017 sebesar Rp162,6 miliar. Rincian anggaran tersebut antara lain untuk pemeliharaan gedung, pelaksanaan reses DPRD, hingga kunjungan kerja.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan kenaikan fantastis pada anggaran kunjungan kerja DPRD tersebut ialah dalam rangka menambah referensi dan komparasi bagi Jakarta dengan kota metropolitan lain. Menurutnya, selama kunjungan kerja dilakukan sesuai dengan visi pembangunan, maka ia tidak mempersalahkan.

"Sebagai mitra daripada eksekutif, mereka harus punya referensi terhadap kemajuan kota lain. Dan kita ingin hargai sekali, apresiasi sekali. Dan kita berharap kunjungan tersebut bisa memperkaya diskusi kita untuk memastikan pembangunan ke depan, kemitraan antara eksekutif dan legislatif, bisa berlangsung dan terwujud dengan baik," tuturnya. (OL-4)