Ada Sejumlah Pemborosan, Anies Diharapkan Evaluasi RAPBD 2018

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan mengevaluasi RAPBD 2018. Sebab, ada sejumlah mata anggaran yang dinilai pemborosan.

Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Khadafi, mengatakan, menghapus penyertaan modal daerah (PMD) di lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan hak Guberbur DKI Anies Baswedan. Namun, Anies harus memikirkan dampak yang mungkin muncul dari kebijakan itu.

"Pemerintah DKI berencana memberikan subsidi pangan, transportasi dan lainnya sebagai dampak dari besaran UMP DKI. Ini juga harus dipikirkan," kata Uchok, Rabu (15/11).

Seperti diberitakan, kelima BUMD sudah mengajukan proposal PMD kepada Pemprov DKI. PT Jakarta Tourisindo mengajukan Rp3,3 triliun, PD Dharma Jaya Rp39 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp125 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp394 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp4,4 miliar.

Uchok mengatakan, Anies sebaiknya juga mengevaluasi sejumlah mata anggaran yang dinilainya pemborosan. Uchok mencontohkan anggaran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang naik dari sebelumnya Rp1,7 miliar menjadi Rp2,2 miliar.

Menurut Uchok, forum yang seharusnya menjadi mata dan telinga bagi Gubernur DKI ini tidak menunjukkan kinerja apapun.

"Saya masih bertanya-tanya kenapa FKDM anggarannya begitu besar? Saya kira menaikkan anggaran itu harus berdasarkan asas kebutuhan ataupun prestasi,” kata Uchok.

Ia mengungkapkan, anggaran sebanyak itu hanya menghamburkan uang rakyat. Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya mempererat kerja sama dengan intel polisi, dan Kodam Jaya.

"Polisi dan Kodam itu lebih cepat. Kalau FKDM, orang dan jaringannya itu itu saja, enggak berkembang," tambahnya. (MTVN/OL-2)