Gagasan Anies Cabut Larangan Motor di Jalan Protokol belum Jelas

WACANA pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat disebut belum memiliki gagasan yang jelas. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, harus memiliki gagasan yang jelas sebelum menerapkan kebijakan baru.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan, gagasan Anies ingin mencabut aturan tersebut tidak didasari ide yang mendukung. Sebelumnya, Anies menyebut jika pencabutan larangan tersebut demi memenuhi keadilan para pemotor.

"Kalau bicara keadilan, semua harus masuk dong, bukan cuma motor," ujar Tulus saat ditemui usai Focus Group Discussion tentang 'Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Koridor Sudirman-Thamrin' di Jakarta, Rabu (15/11).

Menurut Tulus, jika bicara keadilan, Anies juga ditantang untuk mencabut aturan soal pelarangan becak beroperasi di Jakarta. Pasalnya, kata dia, di beberapa daerah becak merupakan sarana transportasi bagi masyarakat.

Sementara itu, lanjut dia, pelarangan sepeda motor di jalan-jalan protokol bukan sekadar agar mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Lebih dari itu, unsur keselamatan juga harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sebenarnya masalah sepeda motor itu kompleks. Enggak cuma mendorong (beralih ke transportasi umum), tapi safety juga. Itu yang paling mendasar," ungkapnya.

Jumlah volume motor di Jakarta, khususnya di sepanjang jalan Sudirman terbukti cukup banyak. Jika menilik data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah volume motor di Jalan Sudirman mencapai 58.956 motor per hari atau sebesar 44,5%.

Angka itu sedikit lebih banyak dari mobil yang mencapai 58.254 mobil per hari yang melintas di sepanjang Jalan Sudirman. Sementara itu, transportasi umum seperti taksk dan angkot sebanyak 12. 749 (9,6%), bus 1.573 (1,2%), dan bus TransJakarta 997 (0,8%). (MTVN/OL-2)