Kakorlantas Beda Pendapat Dengan Anies Baswedan

KEPALA Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Royke Lumowa tidak setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurut Royke, larangan baru bisa dicabut setelah transportasi umum bisa mengakomodir warga.

"Ya kalau itu mengesampingkan angkutan umum, enggak setuju. Tetap harus mengutamakan angkutan umum, dan angkutan umum harus dibesarkan," ujar Royke di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/11).

Royke mengaku tidak tahu alasan Anies bakal menghapus Pergub DKI yang disahkan pada periode sebelumnya itu. Namun Royke optimistis, Pemprov DKI saat ini telah memiliki pertimbangan sendiri untuk menghapus larangan sepeda motor melintas di jalan protokol tersebut.

"Saya enggak tahu alasan beliau apa ya. Kalau tanya ke saya, bagaimanapun juga di kota metropolitan seperti ini kendaraan umum harus diutamakan daripada kendaraan pribadi seperti mobil," Royke menandaskan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, 500 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ibu Kota terdampak pelarangan sepeda motor masuk kawasan Jl MH Thamrin-Sudirman. Data itu didapat dari big data analisa Jakarta Smart City.

"Aksesibilitas untuk 500 ribu UMKM sulit. Lalu akses menuju perkantoran dan area komersial itu sangat terdampak dari kegiatan ekonomi," tutur Sandi (8/11).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berencana mencabut kebijakan ini. Sandi ingin mengembalikan keadilan untuk pengguna kendaraan, pejalan kaki, dan pedagang.

Dia memastikan, lalu lintas di sekitar MH Thamrin-Sudirman lancar dan tertib selama ASEAN Games. "Perintah Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan), jalan harus dikembalikan untuk aksesibilitas seluruhnya," imbuh Sandiaga.

Larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dicetuskan di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Larangan ini sempat memicu protes dari pengendara sepeda motor.

Anies pun mewacanakan bakal menghapus kebijakan pelarangan roda dua di Ibu Kota. Ia meminta agar konsep lalu lintas kendaraan kembali dirancang. (OL-4)