DKI Gelontorkan Rp800 Miliar untuk Program Rumah DP Rp0

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp800 miliar di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan lahan.

Di dalam KUAPPAS 2018 yang menjadi dasar untuk penyusunan APBD 2018, Pemprov DKI mulanya hanya menganggarkan Rp100 miliar untuk pelaksanaan program rumah tanpa uang muka (DP Rp0) di 2018. Namun, setelah revisi KUAPPAS dilaksanakan dan program tersebut disinkronkan dengan visi-misi Anies Sandi, jumlahnya meningkat menjadi Rp800 miliar.

"Sebelumnya belum diusulkan pembebasan lahannya," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati terkait peningkatan jumlah anggaran tersebut, di Jakarta, Kamis (2/11).

Saat ini, Pemprov DKI tengah menyusun skema pembiayaan bagi program rumah DP Rp0 tersebut.

"(Konstruksi) bisa dari Pemprov, BUMD, atau swasta murni. Skemanya sedang dimatangkan. Nilai Rp700 miliar untuk usulan pembebasan lahan sebagai land banking,” ujarnya.

Pada Rabu (1/11) Pemprov DKI menggelar rapat terkait program rumah DP Rp 0 ini. Dalam rapat tersebut turut hadir Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta Donny P Djoewono.

Donny menuturkan program DP Rp 0 bukannya tidak mungkin dilaksanakan, hanya saja pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjaminkannya. Sebab, pengadaan rumah dengan DP Rp0 tidak diatur dalam aturan perbankan.

Jaminan tersebut harus dipastikan sebelum memutuskan untuk bekerja sama dengan perbankan, karena keputusan pembiayaan uang muka harus disusun dengan hati-hati.

“Bank itu membiayai (jangan sampai) debiturnya enggak selektif, dananya juga. Nanti kalau bank-nya collapse yang rugi kita semua. Bank hanya membantu. Kalau ada subsidi bukan urusan bank,” papar Donny.

Donny menuturkan, ada dua opsi skema pembiayaan uang muka yang dapat diadaptasi oleh Pemprov DKI dengan memanfaatkan BUMD seperti PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo dan PD Pasar Jaya dengan mengolah skema kerja sama dengan pihak swasta.

“Mereka yang ngerjain nanti, tiga BUMD tadi. Nanti tanya saja, dia (Pemprov) akan mengolah skemanya. Nanti kalau sudah mentok baru subsidinya dari APBD,” katanya.

Menurut Donny, saat ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI dan BUMD sebelum menjalankan program tersebut adalah untuk membangun rumah dengan harga terjangkau per unit.

Dia menambahkan, saat ini pembahasan terkait tanggung jawab pembiayaan antara Pemprov DKI dengan BUMD terkait subsidi, uang muka, dan suku bunga belum membuahkan hasil.

Opsi kedua yaitu dengan melakukan kerjasama melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program besutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui dana APBN.

Program FLPP akan membantu Pemprov dalam hal pembiayaan konstruksi, sedangkan Pemprov akan bertanggung jawab atas subsidi pembayaran uang muka.

“Jadi Pemprov DKI hanya mengeluarkan 1% uang muka dari, misalnya, harga total Rp350 juta jadi Rp3,5 juta. Jadi kalau bisa kerja sama dengan FLPP (Pemprov) hanya mengeluarkan uang Rp3,5 juta dikali 50 ribu KK cuma Rp167 miliar,” tuturnya.

Terlepas dari skema yang tengah dibicarakan, bentuk fisik yang akan dibangun dari hunian tanpa uang muka ini ialah berupa bangunan vertikal. Sebab, terlalu sulit untuk mencari lahan kosong yang bisa mengakomodasi pembangunan rumah tapak. Jumlah unit yang akan dibangun juga belum dipastikan. (OL-4)