Anies : Silahkan Alexis tempuh Jalur Hukum

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilahkan manajemen Alexis menggugat Pemerintah Provinsi DKI. Dia mengatakan bahwa menggugat adalah hak setiap orang.

"Setiap warga negara berhak untuk bertindak secara hukum, tidak ada larangan, tidak ada anjuran," kata Anies di kawasan Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis, hari ini.

Anies menegaskan pihaknya memiliki bukti yang cukup kuat untuk tak memerpanjang usaha Alexis. Namun, lagi-lagi Anies masih enggan membuka bentuk bukti yang DKI miliki.

"Kita punya semua ada datanya, kalau mau buka-bukaan akan panjang nanti," terang dia.

Sementara itu, Manejemen Alexis belum berencana menempuh jalur hukum terkait tak diperpanjangnya izin usaha. Manajemen masih berupaya membangun komunikasi dengan Pemprov DKI.

"Sejauh ini belum ada arah ke sana( jalur hukum)," kata Juru Bicara Alexis, Lina Novita.

Lina mengklaim, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pemprov DKI. Ia enggan merinci komunikasi dimaksud, yang jelas, kata dia, komunikasi dengan Pemda mulai terjalin baik. "Hanya masih belum bisa kami sampaikan hasilnya karena masih dalam proses," ujarnya.

Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI menolak proses perpanjangan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) griya pijat dan hotel yang diajukan PT Grand Ancol Hotel atau dikenal Alexis. Mulai 27 Oktober, Alexis dilarang melanjutkan kegiatannya dalam dua unit usaha itu.

Alexis, mempertanyakan keputusan itu. Manejemen menyebut tak pernah merasa melakukan pelanggaran. Manejemen pun mengajak Pemprov DKI untuk duduk bersama membahas polemik itu. Alexis siap menunjukkan bukti-bukti kelengkapan dokumen, maupun hal lainnya.

Sementara ini, hotel dan griya pijat Alexis ditutup sementara per 31 Oktober 2017. Hampir 150 pekerja di griya pijat dan hotel pun harus dirumahkan. (MTVN/OL-7)