Kebutuhan Anggaran Meningkat, Target PAD DKI Naik

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2018 antara Rp48 triliun-Rp50 triliun.

Pasalnya, kebutuhan anggaran Pemprov DKI Jakarta pada 2018 juga meningkat dan diprediksi lebih dari Rp74 triliun. Target ini meningkat dari jumlah PAD Pemprov DKI pada 2017 sebesar Rp41 triliun.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri menuturkan, pihaknya akan membentuk unit penagihan aktif di Badan Pajak. Sektor pajak daerah paling berpotensi menambah besaran PAD.

"Dari pajak daerah saja bisa sampai naik Rp3 triliun," kata Edi di Balaikota, Jakarta, Senin (23/10).

Ia merinci masih ada tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan total nilai hingga Rp2,2 triliun. Selain itu, ada pula tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar hampir Rp600 miliar. Untuk mencapai target, BPRD akan mengefektifkan penagihan melalui juru sita pajak dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS).

"Nanti akan dibentuk unit penagihan aktif di Badan Pajak. Kita efektifkan juru sita pajak, kita efektifkan PPNS untuk menagih pajak," tukasnya.

Selain itu, untuk mengoptimalkan PAD, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta ada pendataan bagi restoran-restoran yang ada di Jakarta. Sandiaga menyebut pajak restoran merupakan salah satu sektor yang tunggakan pajaknya paling tinggi.

"Pajak restoran belum terdata dengan baik," ucap Sandi.

Sandi mengaku tidak mengetahui pasti berapa nominal tunggakan pajak restoran di DKI Jakarta. Ia ingin agar penghimpunan pajak restoran dilakukan dengan pendekatan digital.

Menanggapi hal itu, Edi Sumantri menuturkan pihaknya sedang mengevaluasi penggunaan alat electronic online payment system (e-POS) untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak hiburan, restoran, dan hotel. Sejauh ini pemanfaatan e-POS baru untuk pendataan, bukan untuk pembayaran. Rencana ini juga akan dipaparkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Ada 5.500 alat e-POS untuk sistem online, pemanfaatannya belum maksimal. Sedang kita evaluasi agar alat e-POS itu bisa kita gunakan untuk pembayaran, bukan hanya sekadar pencatatan," jelas Edi.

Rencana meningkatkan target PAD ini sebelumnya diutarakan oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah. Ia menyebut dengan dikembalikannya kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dikaji ulang guna disesuaikan dengan program-program Anies-Sandi. Ada kemungkinan besaran kebutuhan anggaran DKI Jakarta meningkat.

Pada KUA-PPAS yang sebelumnya disampaikan ke DPRD pada Juli lalu, total anggaran yang tercantum di KUA-PPAS mencapai Rp74 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dari APBD-Perubahan DKI Jakarta 2017 sebesar Rp71,89 triliun. Bahkan, Saefullah menyebut dengan revisi KUA-PPAS, jumlah anggaran yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp74 triliun.

"Jumlah yang kita kirim kemarin di angka Rp74 triliun. Tapi kita diminta dihitung lagi mungkin bisa lebih dari Rp74 triliun," tutur Saefullah.

"Nanti kita tanya BPRD. Kemarin (PAD) Rp42 triliun ya. Kami minta dicek lagi potensi mana yang bisa naik. Jalan tol, parkir, reklame, dan apalagi yang memungkinkan dinaikkan," sambung Saefullah. (OL-4)