Bekasi Ajukan Dana Hibah ke DKI Jakarta Rp1,2 Triliun

PEMERINTAH Kota Bekasi mengaku telah mengajukan permintaan dana bantuan kemitraan (hibah) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1,2 triliun.

Pengajuan dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk membangun sejumlah infrastruktur di sekitar wilayah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.

Asisten Daerah III Kota Bekasi Dadang Hidayat menyampaikan, dana hibah tahun anggaran (TA) 2018 diminta untuk beberapa pembangunan infrastruktur penunjang truk sampah DKI Jakarta yang akan melintas menuju TPST Bantargebang. Di antaranya adalah pembangunan dua fly over di Jalan Raya Narogong.

“Totalnya Rp1,2 triliun. Selain untuk membangun fly over rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membangun sarana prasaran pendidikan di wilayah setempat,” ungkap Dadang di Bekasi, Kamis (19/10).

Dadang menjelaskan, tahun ini Pemkot Bekasi hanya menerima dana hibah sebesar Rp316 miliar. Padahal usulan dana hibah sebesar Rp981 miliar.

Dana tersebut, sudah dialokasikan untuk pembangunan jembatan Jatiasih dan pelebaran Jalan Raya Jatiwaringin, serta pelebaran Jalan Pasar Rebo, Jatiasih. “Ada beberapa program yang akan diteruskan dengan dana hibah 2018,” ungkapnya.

Menurut Dadang, seluruh pengajuan dana kemitraan itu semata-mata untuk peningkatan kerja sama sebagai daerah penyanggah ibukota. Termasuk akses untuk lintasan truk DKI yang akan melintas ke TPST Bantargebang.

Dana kemitraan ini, tutur Dadang, berbeda dengan dana community development (CD) yang sifatnya setiap tahun sudah ada. Setiap tahun dana CD digunakan untuk pembayaran uang tipping fee kepada 18 ribu kepala keluarga sebesar Rp600 ribu per tiga bulannya. Dan untuk keperluan pembangunan infrastruktur di tiga kelurahan yakni Ciketing Udik, Sumur Batu dan Cikiwul. “Dana CD yang diberikan sebesar Rp138 miliar, masih sama tahun depan,” tukasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Rahmat meminta, agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru tetap menyuntikan dana hibahnya ke Kota Bekasi. Bahkan ia berharap agar Gubernur DKI Jakarta bisa menaikan dana yang rutin diterima tiap tahun itu.

“Sudah kita ajukan beberapa bulan lalu sebesar Rp1,2 triliun ke DKI untuk 2018,” tegasnya.

Rahmat menambahkan, setidaknya realisasi pemberian dana hibah pada 2018 berada di kisaran 30% dari nilai yang diajukan sebesar Rp1,2 triliun. Bila pengajuan itu disetujui, dana hibah yang diperoleh Kota Bekasi sebesar Rp360 miliar atau lebih tinggi dari 2017 yang mencapai Rp316 miliar.

“Fokusnya untuk pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan),” ucapnya.

Rahmat menjelaskan, untuk Dinas PUPR akan memfokuskan penataan infrastruktur seperti penanggulangan banjir dan jalan. Sedangkan Disperkimtan, akan memfokuskan pembangunan sekolah terpadu, puskesmas dan sebagainya.

“Kalau infrastruktur jalan yang mendekati DKI, kualitas dan lebar jalannya harus sama jadi kita harus menyesuaikannya,” lanjut dia. (OL-4)