Djarot Berharap Pemimpin Baru Transparan

MANTAN Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berharap penggantinya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan. Dengan sistem yang tranparan tersebut, roda pemerintahan akan berjalan seiring dengan kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah.

"Mari ciptakan dan bangun sistem pemeritahan yang transparan. Sistem ini adalah jalan yang lurus dan terang benderang" ujarnya di Jakarta, Minggu (15/10).

Djarot menerangkan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI harus menjadikan kerja sebagai kewajiban untuk terus bergerak.

"Itu bukan beban, tapi bentuk tanggung jawab," imbuhnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kembali menegaskan bahwa masyarakat harus percaya dan optimistis dengan kepemimpinan yang baru.

Namun, dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus pembengunan, masyarakat tidak boleh berpangku tangan. Peran masyarakat mengontrol menjadi penyeimbang dan pengingat pemerintah untuk setiap kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

"Masyarakat harus optimistis dan percaya dengan kepemimpinan yang baru, tapi harus tetap dikawal," tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, mengatakan, 100 hari kerja gubernur terpilih harus menjalin komunikasi dengan pendukung tiga gubernur sebelumnya.

"Gubernur baru harus menjalin komunikasi dan merangkul pendukung yang kemarin terjadi perbedaan," terangnya.

Selain itu, menurut Tri, keduanya juga segera berkoordinasi secara sinergis dengan anggota DPRD. Hal ini diperlukan karena keduanya harus segera bekerja dan membahas berbagai program kerja termasuk penganggarannya.

"Tidak bisa menunggu setelah dilantik harus langsung kerja kalau tidak semua akan tertunda dan kerja akan lambat. Sedangkan waktunya sudah sangat mepet sekali," cetusnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan, roda pemerintahan dan pembangunan 2018 harus segera berjalan dengan terlebih dulu membahas RAPBD 2018.

"Semuanya harus cepat dibahas termasuk raperda reklamasi. Pekan depan setelah pelantikan segera dibahas," tandasnya.

Sementara itu, terkait dengan adanya upaya sekelompok orang yang berencana menggagalkan pelantikan gubernur dan wakilnya, Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, mengatakan, informasi tersebut hanya sebatas upaya untuk membuat gaduh sesaat menjelang pelantikan. Hal itu masuk dalam kategori ujaran kebencian yang seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Capek jika meladeni yang seperti ini. Kami tidak mau menanggapi informasi bohong seperti itu. Yang terpenting gubernur dan wakilnya harus segera bekerja," tegasnya

Sementara sehari menjelang pelantikan gubernur baru DKI Jakarta, situasi di Balai Kota mulai ramai. Tenda bernuasa merah putih berdiri memanjang di depan Balai Kota. Berbagai jenis bunga disiapkan untuk mempercantik panggung dan setiap sudut ruangan yang akan dilewati Anies dan Sandiaga.

Aktivitas kesibukan itu yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang ke balai kota. Selain ingin mengetahui persiapan penyambutan, masyarakat juga penasaran dengan teknologi yang digunakan untuk menyaksikan pelantikan Anies-Sandi di istana.

"Penasaran dengan alat yang mau dipakai itu. Katanya canggih banget ya," ujar Nurlaela.

Nurlaela, 42, ibu tiga anak yang beralamat di Kramat Sentiong Jakarta Pusat mengaku penasaran dengan alat virtual reality (VR) yang digunakan untuk menyaksikan pelantikan kedua pemimpin ibu kota tersebut.

"Kalau besok mungkin saya nonton di televisi saja. Alat itu buat penasaran ingin tahu saya. Katanya kita seolah-olah ada di tengah pelantikan itu," imbuhnya.

Berbeda dengan Nurlaela, Tessa Ria Gunawan, 37, menilai teknologi yang digunakan tersebut tidak tepat. Selain rawan rebutan dan rusak karena jumlahnya yang terbatas, hal itu juga dinilai tidak membumi.

"Iya tidak membumi. Seolah membangun jarak. Bila perlu pelantikan itu di lapangan saja dekat masyarakatnya," cetusnya.

Tim teknologi Anies-Sandi rencananya menyiapakan VR yang dapat memproyeksikan video empat dimensi. Sehingga memberikan efek pengguna berada di tempat acara pelantikan. Alat itu disediakan 30 unit di 12 titik Jakarta. Namun hingga kini keberadaan titik tersebut masih dirahasiakan. (OL-2)