Tiga PR Utama Anies-Sandi dari Djarot

MASA jabatan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tinggal menghitung hari. Selanjutnya kepemimpinan Jakarta akan dilanjutkan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Harapannya, pembangunan di Jakarta berkesinambungan meski pemimpinnya berganti. Djarot pribadi menilai, ada tiga persoalan pokok yang menjadi pekerjaan rumah untuk Anies-Sandi. "Satu, masalah kemacetan," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, hari ini.

Djarot merasa selama kepemimpinannya dan gubernur-gubernur sebelumnya di periode 2012-2017, sudah sangat maksimal menata dan meletakkan dasar-dasar sistem transportasi publik, baik berbasis rel maupun bus rapid transit (BRT). Namun waktu lima tahun dirasa belum cukup mengurai kemacetan Ibu Kota.

"Kami sudah berusaha mengintegrasikan sistem transportasi itu. Sehingga kami harapkan lima tahun ke depan kemacetan Jakarta sudah terurai. Apalagi nanti akan kami pasang ERP (elektronic road pricing)," jelasnya.

Kedua adalah masalah pemukiman. Masalah pemukiman berkaitan dengan warga yang tinggal di bantaran sungai. Pemprov DKI Jakarta selama ini berusaha menertibkan mereka dengan merelokasi ke rumah susun.

"Dengan kondisi seperti ini diharapkan pembangunannya dilakukan secara vertikal untuk kemudian merelokasi mereka yang menempati tempat yang tidak sesuai dengan peruntukkannya," terang dia.

Yang ketiga masalah sampah di Jakarta belum teratasi sepenuhnya. Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang masih perlu dikembangkan.

"Makanya kami kebut betul dengan membangun ITF, baik dikerjakan oleh BUMD kami, Jakpro (Jakarta Propertindo), maupun dikerjasamakan dengan KBPU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Ini kan mau kami mau dorong ke sana," beber Djarot.

Selain tiga hal utama itu, Djarot juga mengingatkan soal penataan pedagang kaki lima (PKL) sekaligus pengembalian fungsi trotoar. Ia berharap Anies-Sandi dapat menuntaskan pembangunan Jakarta.

"Kami sadar bahwa untuk menata Jakarta, mengubah Jakarta, itu lima tahun saja tidak cukup. Minimal sepuluh tahun. Dan tentunya harus tetap harus berlanjut untuk 15-20 tahun," tukas mantan Wali Kota Blitar itu. (OL-7)