Pemkot Bekasi akan Beri Subsidi Siswa SMA dan SMK Tahun Depan

PEMERINTAH Kota Bekasi berencana memberikan subsidi bagi tiap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayahnya pada 2018 mendatang. Subsidi ini diberikan untuk meringankan beban Sumbangan Dana Pendidikan (SDP) tiap bulan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, menyampaikan, pihaknya berencana memeberikan subsidi sebesar Rp170 ribu per siswa untuk siswa SMA dan SMK Negeri. Anggaran subsidi tersebut akan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 mendatang.

"Sedang kami siapkan mekanismenya, anggarannya sedang dihitung berapa jumlah siswanya dan berapa jumlah sekolahnya," ungkap Ali, di Bekasi, Minggu (8/10).

Menurut Ali, rencana pemberian subsidi pada siswa SMA dan SMK Negeri bertujuan untuk membantu meringankan beban para orangtua siswa. Sebab, saat ini biaya SDP bulanan dipatok mulai dari Rp250 ribu hingga Rp350 ribu.

Hal ini terjadi, kata Ali, lantaran sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri tak lagi mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemkot Bekasi. Mereka hanya mengandalkan BOS dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Ini lah mengapa biaya SDP sekarang lebih mahal, makanya mau kita bantu," katanya.

Ali berharap, rencananya tersebut bisa disetujui oleh DPRD Kota Bekasi. Sebab program ini karena kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya program bantuan bagi siswa menengah ini masyarakat di Kota Bekasi tidak lagi mengeluhkan tingginya biaya Pendidikan untuk tingkat SMA dan SMK Negeri.

Bahkan, tambah Ali, rencananya pemerintah pun akan memberikan subsidi bagi siswa SMA dan SMK Swasta. Adapun, besarannya Rp100 ribu per siswa.

"Rencana bantuan Rp100 ribu untuk Swasta dan Rp170 ribu untuk Negeri per siswa akan dialokasikan dari APBD Kota Bekasi tahun 2018," lanjut Ali.

Asisten Daerah III bidang Administrasi, Dadang Hidayat, menyampaikan, sebetulnya pemberian subsidi sudah direncanakan sejak tahun anggaran 2017. Namun, permohonan Pemkot Bekasi untuk membantu biaya pendidikan bagi SMA/SMK Negeri tidak mendapatkan respons positif dari Jawa Barat.

"Karena pembahasan APBD perubahan 2017 sudah dimulai jadi kita batalkan dan tunda tahun depan," jelas Dadang.

Dadang mengaku, sebetulnya hingga kini belum juga ada respons pasti dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pemberian dana bantuan. Namun, pihaknya akan tetap menganggarkan dalam APBD 2018.

"Kita komitmen memberikan bantuan, ini dilakukan supaya beban orangtua menjadi ringan," kata Dadang. (OL-2)