Jika Bersedia Buka Pagar, Pajak Pemilik Gedung di Sudirman-Thamrin Dikurangi

GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjanjikan insentif kepada para pemilik gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.

Insentif berupa keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diberikan bila pemilik gedung bersedia menghilangkan garis pembatas atau pagar di depan gedungnya. Pasalnya, pelebaran jalur pedestrian (trotoar) akan mulai dilakukan akhir tahun ini.

“Pemilik gedung diberikan insentif apabila pagar dibuka. Maka PBB yang dinikmati warga masyarakat kita bebaskan,” kata Djarot, Minggu (8/10).

Sebelumnya, ajakan penghilangan garis pembatas gedung dengan trotoar sudah dibicarakan dengan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2015. Namun, baru ketika mendekati pelaksanaan pelebaran trotoar digencarkan.

Djarot menambahkan, pengelola gedung hanya wajib membayar PBB gedung bila bersedia membuka garis pembatas. Untuk bagian halaman depan gedung yang akhirnya akan dibuka untuk publik tidak dikenakan PBB.

"Khususnya gedung yang lahannya dibuka untuk publik maka yang dikenakan PBB gedungnya saja, jalannya tidak," tambahnya.

Menanggapi imbauan Djarot untuk mencopot pagar gedung, Senior Manager General Affair Mal Grand Indonesia, Thomas, mengatakan pihaknya secara prinsip setuju terhadap usulan tersebut. Namun, dibutuhkan pembicaraan lebih dalam karena pihaknya membutuhkan jaminan keamanan.

"Kalau pagar dibuka, keamanan menjadi nomor satu untuk diutamakan," ucapnya.

Thomas menuturkan, konsep tersebut sudah pernah di diskusikan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Ahok, pada 2015. Dijelaskan, setelah pagar dibuka akan terdapat kafe-kafe. Kendati demikian, pihaknya akan menunggu aturan lebih jelas terkait rencana ini.

"Itu sudah dicanangkan 2015, tinggal konsep pelaksanaannya saja. Kita dari pengelola gedung pada prinsipnya menunggu peraturan dan ketentuannya seperti apa," tuturnya.

Kendati demikian, Ketua Komisi D DPRD, Iman Satria, tidak sepakat dengan rencana pemberian insentif kepada pemilik gedung. Pasalnya, pajak bagian halaman gedung dinilai cukup besar selama ini, terutama gedung yang memiliki area parkir yang luas. Pemprov diminta menghitung kembali insentif itu dan dikukuhkan dengan Peraturan Gubernur.

"Seharusnya dihitung lagi berapa nilai yang dikorbankan Pemda untuk itu karena kita hanya pakai bagian trotoarnya. Tidak sebanding," ujarnya.

Mengenai jaminan keamanan, Pemprov bisa mengerakan personel Satpol PP untuk berkeliling secara rutin di area trotoar. Lagi pula, pihak gedung sudah memiliki petugas keamanan sendiri.

Penataan trotoar sepanjang kurang lebih 6,2 kilometer ini dilaksanakan oleh tiga perusahaan, yakni PT Mitra Panca Persada (MPP), PT Mass Rapid Transit (MRT) dan PT Kepland dengan dana sekitar Rp500 miliar yang dihimpun dari ketiganya melalui sisa dana pembangunan Simpang Susun Semanggi (SSS) yang bersumber dari koefisien lantai bangunan (KLB).

Rencananya, trotoar di sekitar Sudirman-Thamrin akan diperlebar menjadi 8-10 meter. Djarot pun meminta pemilik gedung mengatur arus kendaraan yang keluar masuk gedung dari pintu samping atau belakang gedung agar trotoar tampak semakin lebar dan kendaraan yang keluar masuk tidak mengganggu jalan.

Trotoar yang diperlebar di Sudirman-Thamrin nantinya juga akan dilengkapi dengan jalur sepeda. Penyewaan sepeda akan disediakan untuk masyarakat yang ingin berpindah-pindah gedung. Mengantisipasi pencurian sepeda, Pemprov DKI akan memasang CCTV.

"Di Jakarta masih banyak tangan jahil, maka supaya sepeda-sepeda tidak hilang, kita akan pasang CCTV yang bisa menyorot langsung ke wajah orang sehingga kalau ilang langsung bisa gampang ditangkapnya," tukasnya.

Di atas trotoar yang dibuat tematik itu juga akan disediakan pojok wisata kuliner. Pedagang yang boleh berjualan di sana harus memiliki standar khusus. Di malam hari, masyarakat pejalan kaki bisa bersantai dengan aman dan nyaman. (OL-2)