Sindikat Suku Cadang Ilegal Pesawat Terungkap

SERANGKAIAN kasus kecelakaan baik pesawat komersial maupun pesawat milik TNI menjadi catatan bahwa budaya keselamatan industri penerbangan Indonesia mengkhawatirkan.

Tim Jatanras Polda Jawa Barat dilaporkan menemukan suku cadang ilegal pesawat di rumah Wawa Kartiwa, di kawasan Caringin, Bandung, Jawa Barat, pekan lalu. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati sembilan item suku cadang ilegal pesawat (lihat grafik).

Di sebuah rumah makan di bilangan Pasteur, Bandung, seorang anggota sindikat penjual suku cadang ilegal pesawat mengaku barang yang ia jual merupakan barang baru dengan sertifikat palsu dan juga barang yang sudah direkondisi. “Kalau barang rekondisi, kita cat ulang seperti baru. Lalu kita kasih dokumen palsu.”

Barang yang ia miliki biasa dipasok ke perusahaan rekanan TNI-AU yang menjadi mitra saat lelang pengadaan suku cadang untuk pesawat TNI-AU.

“Barang yang kita jual ke rekanan paling ratusan juta (rupiah) saat pengadaan mereka (rekanan) jual hingga miliaran (rupiah),” tuturnya. Untuk mendapat kan komponen itu, sumber mengaku melibatkan pihak di lingkup PT Dirgantara Indonesia (DI) dan TNI-AU.

Director of Commerce and Restructuri zation PT DI Budiman Saleh membantah adanya penjualan suku cadang pesawat kepada sindikat tersebut. Ia menyatakan DI memiliki sistem yang mengatur ke luar masuknya suku cadang pesawat ke pabrik. “Di Dirgantara Indonesia, pencatatan sparepart yang keluar masuk dari pabrik sangat-sangat ketat,” tegasnya ketika dihubungi, kemarin.

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basyaa memastikan tidak ada satu orang pun anggota dari TNI, khususnya dari TNIAU, yang ikut dalam penjualan suku cadang ilegal pesawat terbang.

“Saya pastikan dan sudah cek tidak ada keterlibatan anggota TNI-AU di sana,” ujar Fuad. Mengenai ditemukannya suku cadang ilegal pesawat, Fuad mengatakan TNI tidak pernah merasakan ada masalah dengan penyuplai.

Pengamat penerbangan Chappy Hakim melihat suku cadang ilegal pesawat terbang berpotensi menimbulkan kecelakaan pesawat. Namun, itu perlu pembuktian dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.
(Mal/Adi/Bow/X-7)