Djarot : Banyak Komponen Tunjangan DPRD yang Tidak Rasional

PENGESAHAN Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan DKI Jakarta 2017 tertunda. Semestinya rapat paripurna pengesahan Perda sudah dilakukan sejak Jumat lalu (29/9).

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, ia belum sepakat soal hitung-hitungan kenaikan tunjangan dewan yang akan dimasukkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang hak keuangan dewan. Banyak komponen tunjangan yang naiknya tidak rasional.

"Karena belum sepakat soal hitung-hitungan di Pergub tentang hak keuangan, belum sepakat, saya enggak mau tanda tangan, karena banyak sekali nilai yang saya anggap fantastis, tidak rasional," kata Djarot di Lapangan Eks Parkir IRTI Monas, Jakarta Pusat, hari ini.

Djarot menegaskan, Pergub itu perlu disempurnakan lagi sebelum angka kenaikan tunjangan dewan dimasukkan dalam APBD-P. Sebab Djarot khawatir kenaikan tunjangan dewan yang terlalu tinggi malah melanggar aturan.

"Banyak sekali beberapa komponen yang tidak sesuai dan tidak rasional. Serta berpotensi melanggar aturan, ini yang saya enggak mau," tukasnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya sudah mengungkapkan kalau memang ada angka yang belum disepakati dalam APBD-P DKI 2017, yakni soal kenaikan tunjangan dewan. "Estimasinya belum sepakat kita. Sepakatnya nanti, kan enggak bisa pakai perasaan, subjektif," ucap dia.

Saefullah menjelaskan, angka kenaikan tunjangan dewan sedang didetilkan oleh BPKD DKI. Ia menegaskan, kenaikan tunjangan dewan harus patut dan wajar.

"Kalau kebesaran juga orang lain pertanyakan, kalau terlalu kecil kasihan juga terlalu berat kerjanya. Jadi yang patut dan wajar tapi tidak menabrak aturan," terang Saefullah. (MTVN/OL-7)