Polri Cari Peran Eks Mentan dalam kasus PT IBU

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sedang mengembangkan penyidikan kecurangan produksi beras terhadap konsumen dan pihak lain oleh PT Indo Beras Unggul (IBU). Meski pun sudah menetapkan Direktur Utama PT IBU Trisnawan Widodo sebagai tersangka, namun penyidik masih mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Direktur Tipideksus Polri Brigjen Pol Agung Setya mengatakan penyidik tidak akan tebang pilih dalam mengungkap kasus yang merugikan jutaan masyarakat tersebut.

"Kami mencari pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini dan untuk sekarang adalah direkturnya. Selama ada barang bukti dan saksi yang kami temukan maka itu akan kami kembangkan," jelasnya

Permohonan maaf yang dilakukan oleh petinggi PT IBU, Anton Apriyantono menurut Agug tidak menghentikan proses penyidikan. Penyidik harus memastikan mantan menteri pertanian tersebut dalam mengolkan kebijakan berunsur kecurangan itu. "Permintaan maaf itu adalah hak tapi tidak menghentikan proses hukum," imbuhnya

Sementara itu Agung juga menjelaskan, berkas tersangka Trisnawan Widodo sudah dinyatakan lengkap di Kejaksaan Agung yang selanjutnya akan masuk dalam proses pengadilan.

"Jumat dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung dan akan diteruskan ke kejaksaan Cikarang. Sedangkan pengadilannya setempat," jelasnya

Menurut Agung proses penyidikan terhadap kasus kecurangan terhadap konsumen ini memakan waktu yang lama. Tim penyidik dan tim jaksa peneliti Kejagung sudah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi Jumat (29/9)

"Barang bukti yang diserahkan sejumlaj 1.171 ton beras, hasil laboratorium yang menerangkan kualitas beras tidak sesuai, kontrak kerjasama dan dokumen lainnya," papar Agung

Lebih lanjut dijelaskan penyidik sedang melengkapi berkas satu tersangka lainnya dalam kasus ini. Tersangka itu ialah Direktur PT Jatisari Sri Rejeki Marsono.

"Kami bertahap melengkapi berkas tersangka lainnya dan yang pasti kami terus melakukan pengembangan siapa yang paling bertanggung jawab atas tindak pidana ini," tegasnya. (OL-7)