Pemprov DKI Pilih Berdayakan Dishub dan Satpol PP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta lebih pilih memberdayakan perangkatnya seperti Dinas Perhubungan DKI dan Satpol PP, ketimbang pak ogah menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas). Para perangkat itu juga diyakini mampu mengurai kemacetan di Jakarta.

"Kan kita butuh solusinya nih. Solusinya kan kita banyak tuh tenaga di lapangan, kita bisa manfaatin PKWT, kita manfaatin Dishub, Pol PP, bisa dilatih," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2017.

Pemberdayaan pak ogah menjadi Supeltas ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tujuannya, untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Supeltas ini nantinya akan diberikan pelatihan oleh tiap-tiap Polres setempat. Sedianya, Supeltas diterjunkan pada Sabtu, 26 Agustus kemarin. Sayangnya, hal itu tertunda lantaran belum ada kejelasan mengenai anggaran honorarium untuk Supeltas.

Djarot menegaskan, tak akan memberdayakan Supeltas dari luar perangkatnya. Terlebih, pihaknya tak punya anggaran untuk membiayai Supeltas tersebut.

"Kalau kita berdayakan dari yang ada. Karena susah, jam kerjanya berapa jam? Kemudian, sistem penggajian kita semuanya cashless, kemudian persyaratannya seperti apa? Ya, jadi kalau begini, enggaklah menurut saya. Kalau saya enggak," ujar dia.

Namun, bila Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mau membentuk Supeltas dengan menggunakan anggarannya sendiri, Djarot mengucapkan terima kasih. Pasalnya, hal itu setidaknya dapat membantu Pemprov DKI dalam mengatasi carut marut lalu lintas di Ibu Kota

"Kalau polantas mau (membiayai honor Supeltas) silahkan. Kalau itu bisa dikelola Ditlantas ya terima kasih, membantu kami kan," kata dia. (OL-7)