Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Mesti Seizin Gubernur Aktif

TIM sinkronisasi milik Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa saja datang untuk berunding dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) DKI. Syaratnya, Anies-Sandi harus izin terlebih dahulu kepada Gubernur DKI Jakarta yang aktif.

"Ya nanti kita undang, tetap dengan seizin Pak Gubernur. Kita undang tim ini apa yang bisa dimasukkan," kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/5).

Saefullah menjelaskan, program Anies-Sandi boleh saja diusulkan di APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018. Namun, diterima atau tidaknya usulan itu tergantung pembahasan dengan legislatif.

"Usul boleh nanti akan kita bahas. Usulan bagaimana pun tetap saja dibahas di DPRD yamg ditetapkan di paripurna," jelas dia.

Kendati begitu, hingga kini Saefullah mengaku belum mendapat kabar resmi terkait tim sinkronisasi. Namun, Saefullah memastikan Pemprov terbuka mengenai usulan-usulan program.

Adapun teknis usulan yang nanti akan ditampung bakal dimulai jika BPK selesai mengaudit anggaran sebelumnya. Setelahnya SKPD baru bisa mengusulkan anggaran perubahan ke DPRD DKI Jakarta.

"Terkait program 100 hari gubernur terpilih kalau ada, barangkali bisa dikomunikasikan antara TAPD dengan tim sinkronisasi. Itu bisa kita bicarakan dan nanti disampaikan ke gubernur yang sekarang dan nantikan dibahas di DPRD," ujar Saefullah. (MTVN/X-12)