Anies tidak Mau Ikut Susun APBD 2018

GUBERNUR DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan membantah pihaknya menyiapkan tim transisi untuk menghadapi peralihan kepemimpinan pada 7 Oktober mendatang.

Ia mengaku pihaknya hanya menyiapkan tim sinkronisasi sehingga program-program yang pernah dikampanyekannya selaras dengan program yang sudah dibuat Pemprov DKI.

"Tidak ada tim transisi, tapi tim sinkronisasi," kata Anies seusai ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Tahun 2017-2022 bersama Sandiaga Salahuddin Uno, kemarin.

Tim sinkronisasi itu, sambung Anies, akan diisi dari kalangan profeional.

"Kita akan memiliki tim yang melakukan sinkronisasi, baik untuk dua bulan (hingga akhir 2017) dan untuk yang 2018. Tugasnya teknis, mereka tidak menyusun program, hanya menerjemahkannya untuk sinkronisasi program kami dengan APBD," ujar dia.

Saat ditanya apakah akan merombak susunan pejabat Pemprov DKI yang akan mendampinginya, Anies mengatakan pihaknya akan melakukannya secara profesional.

"Kalau disebut 'bersih-bersih', itu mengasumsikan ada yang 'kotor-kotor'. Rasanya kami akan melakukannya sesuai prosedur. Mereka yang bekerja secara profesional, tidak terlibat dengan urusan politik, jangan khawatir, Insya Allah tidak akan ada masalah. Kami berdua juga profesional," kata Anies.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan niatan Anies-Sandiaga membentuk tim transisi untuk ikut membahas anggaran bersama Pemprov DKI.

Ahok bilang tim transisi hanya ada di peralihan jabatan presiden.

Sementara untuk tingkat provinsi, tim transisi tak dibutuhkan.

"Jadi bukan kayak menteri. Kalau presiden begitu masuk, langsung ganti. Sudah kayak mau jadi presiden saja," kata Ahok, Kamis (4/5).

Ahok bilang, tim transisi di ranah presiden diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

Di dalam peraturan tersebut dibenarkan adanya tim transisi selama 8 bulan sebelum presiden diganti. (MTVN/J-1)