Kualitas Pemimpin Penentu Kecerdasan Kota

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, kemajuan sebuah kota tidak hanya dinilai dari kecanggihan teknologi yang menopang infrastruktur dan program-program pemerintah daerah. Kecerdikan dan ketekunan kepala daerahlah yang sesungguhnya menjadi kunci kemajuan kota.

"Kota cerdas itu bukan alatnya, melainkan hasilnya. Bisa saja, mungkin IT (informatika dan teknologi) tidak terlalu bagus, tapi pemerintahnya mengendalikan kota dengan baik, dia tetap lebih bersih, tetap lebih rapi, tetap lebih menarik ketimbang kota lain," ujar Kalla saat meresmikan program aplikasi Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017 di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin (Kamis, 4/5).

RKCI 2017 merupakan program kerja sama antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Metro TV untuk menilai kecerdasan pemerintah kota dalam melayani warga.

Penilaian itu berdasar pada tiga kriteria utama, yakni kapasitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan (governance).

Program dua tahunan itu merupakan upaya mendorong kepala daerah untuk bersaing membangun kota dengan memanfaatkan kekuatan teknologi. Kalla mengakui saat ini masih ada pemimpin-pemimpin yang tidak cerdas dalam memimpin kota meskipun telah dibantu teknologi.

Hal itu bisa dengan mudah diukur lewat tingkat laju pembangunan di daerah. Kebanyakan pemimpin yang kurang cerdas menghabiskan 80% APBD untuk biaya rutin dan sisanya dialokasikan untuk pembangunan. "Akibatnya, apa pun alat yang dipakai, tetap banyak sampah karena tidak ada yang memungut," ujarnya.

Di kesempatan itu, Rektor ITB Kadarsyah Suryadi mengatakan tim penilai akan bekerja dengan menyisir gejala-gejala 'sakitnya' kota-kota besar di Indonesia selama beberapa bulan ke depan. Hasil kajian tim RKCI itu akan diumumkan pada Oktober tahun ini.

"Rating itu seperti masuk rontgen, dari ujung kaki sampai ujung kepala di-scan, sehat dan tidak sehatnya di mana. Keluarlah nanti di mana kekuatan dan peluang perbaikannya," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama Metro TV Suryopratomo menambahkan upaya pewujudan kesejahteraan warga kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan beserta rakyat.(Deo/J-1)