Kekisruhan Bikin Layanan Menurun

KEKISRUHAN antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, jika dibiarkan berlarut, membuat pelayan publik terancam.

''Proses pelayanan publik akan terganggu jika tidak diselesaikan dengan cepat,'' ujar Komisoner Ombudsman Republik Indonesia bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Budi Santoso, di Jakarta, kemarin.

Budi mengatakan, jika situsasi konflik antara Gubernur DKI dan DPRD terus berlanjut, pengaduan masalah pelayanan publik di DKI akan semakin bertambah.

Dari catatan Ombudsman pada 2014, Pemprov DKI paling banyak mendapatkan laporan terkait dengan pelayanan publik pemerintahan daerah.

Pelayanan publik yang rentan terancam ialah administrasi penduduk, pertanahan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan proses perizinan.

Perbaikan jalan
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal masih fokus ke perbaikan jalan rusak dengan menggunakan anggaran mendahului.

Namun, nominal anggar an mendahului terbatas, yaitu 1/12 APBD 2014 sebesar Rp72 triliun. Karena itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya dapat Rp6 triliun.

Yusmada memprioritaskan anggaran yang diperoleh jajar annya untuk memperbaiki jalan rusak. Perbaikan jalan pun hanya bisa menggunakan aspal cold mix yang tahan sementara.

Menurut Yusmada, dinas teknis seperti dinas bina marga, dinas tata air, dan dinas perhubungan dan transportasi umumnya berbeda dengan dinas lainnya.

Pada dinas teknis, pembayaran kegiatan usulan sebagian besar dilakukan di akhir tahun.

Namun, jika memaksakan pembelian dan pengadaan perbaikan jalan permanen saat RAPBD belum pasti, ia melanggar hukum. Dalam PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPD dilarang mengadakan kegiatan yang membebankan dananya pada APBD yang masih dalam proses pengesahan.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman mengaku program di instansinya belum terganggu kekisruhan tersebut.

Pasalnya, prioritas merehabilitasi 56 sekolah masih menunggu proses lelang. Namun, jika setelah proses lelang selesai APBD belum juga dicairkan, itu bisa berimbas pada terlambatnya rehabilitasi sekolah.

Kepala Dinas Pertamanaan dan Pemakaman DKI Nandar Sunandar mengakui saat ini hanya program pemeliharaan rutin yang masih berjalan seperti penyiraman taman dan pemeliharaan bibit.

Namun, untuk program utama seperti pembebasan la han dan pembangunan taman, pihaknya masih menunggu pencairan APBD 2015. (Adi/Put/J-1)