Menteri LHK Paparkan Upaya Penurunan Emisi di Talanoa Dialogue

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memaparkan strategi Indonesia dalam upaya menurunkan emisi pada Talanoa Dialogue. Sebagai salah satu bagian penting COP 24 UNFCCC Katowice, Talanoa Dialogue menjadi ruang diskusi guna menjaring masukan dari berbagai multistakeholder, Selasa (11/12) siang waktu setempat.

Talanoa merupakan ungkapan tradisional Fiji yang merefleksikan proses dialog yang inklusif, partisipatif dan transparan melalui pertukaran ide, keterampilan dan pengalaman dari keberhasilan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Indonesia pun segera merinci ragam upayanya terutama dalam konteks persiapan Nationally Determined Contributions (NDC) ditetapkan target penurunan emisi 29% tanpa syarat, hingga 41% penurunan emisi bersyarat dari skenario BAU pada 2030. Sektor kehutanan dan energi menjadi sasaran utama penurunan emisi.

Untuk sektor kehutanan, target 17,2% dari 29% akan dicapai melalui pengurangan deforestasi dari 0,9 juta ha per tahun pada tahun 2010 menjadi 0,35 juta ha per tahun pada tahun 2030.

“Kami juga menargetkan memulihkan 2 juta hektare lahan gambut dan merehabilitasi 2 juta hektare lahan terdegradasi pada tahun 2030. Peningkatan pengelolaan hutan produksi, baik hutan alam dan hutan tanaman, juga merupakan prioritas NDC kami," kata Menteri Siti dalam diskusi.

Sementara di sektor energi, target 11% dari 29% akan dicapai melalui efisiensi konsumsi energi final dan penerapan clean coal technology di pembangkit listrik, dari 0% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2030. Kemudian, meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam produksi listrik menjadi 23% bauran energi pada tahun 2025. Lalu, meningkatkan penggunaan biofuel di sektor transportasi (wajib B30) hingga 90% dan penambahan jalur distribusi gas dan stasiun bahan bakar gas alam terkompresi (SPBG) hingga 100%.

Menteri Siti menegaskan bahwa adaptasi menjadi bagian penting NDC Indonesia dengan tiga wilayah target ketahanan iklim, yaitu ketahanan ekonomi, sosial, ekosistem dan lanskap. Untuk ketahanan ekonomi akan dicapai melalui pertanian dan perkebunan berkelanjutan, pengelolaan dan konservasi DAS terpadu, pemanfaatan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan, dan pola konsumsi energi yang lebih baik.

Sedangkan, ketahanan sosial dan penghidupan akan dicapai dalam beberapa cara, seperti peningkatan kapasitas adaptasi dengan mengembangkan sistem peringatan dini, kampanye kesadaran publik berbasis luas, dan program kesehatan masyarakat. Terakhir, Ketahanan ekosistem dan lanskap akan dicapai melalui konservasi dan restorasi ekosistem, perhutanan sosial, perlindungan zona pesisir, manajemen DAS terpadu, dan kota-kota yang tahan iklim.

"Indonesia menargetkan tahun 2050 tercapai keseimbangan antara pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim, dan pembangunan yang adil. Reformasi kebijakan termasuk reformasi struktural pro-pertumbuhan dan penyelarasan kebijakan termasuk lingkungan investasi diperlukan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Keduanya perlu selaras ndengan kebijakan perubahan iklim," tutur Menteri Siti.

Indonesia pun bermaksud mencapai emisi bersih nol di sektor kehutanan pada tahun 2050. Sementara, percepatan transisi ke 100% energi terbarukan akan dilakukan melalui operasionalisasi kebijakan dan langkah-langkah peraturan.

“Sinergi antara reformasi kebijakan, penyelarasan kebijakan, dan kebijakan perubahan iklim diperlukan untuk mencapai target. Hal penting lainnya, yakni akses ke pembiayaan memadai dan berkelanjutan serta teknologi yang terjangkau dan ramah lingkungan (transfer dan pengembangan), dukungan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, dan perdagangan internasional yang adil," pungkas Menteri Siti menutup pemaparannya.(RO/OL-5)