Yogyakarta Tertinggi Integritas UN

KEMENDIKBUD berkomitmen menjadikan ujian nasional (UN) bukan sebagai hakim atas pembelajaran siswa, melainkan menjadi salah satu alat pembelajaran, yakni menciptakan generasi jujur dan berintegritas. "Untuk mewujudkan ikhtiar UN jujur ini, salah satu kebijakan yang kita lakukan ialah data indeks integritas yang menggambarkan tingkat kejujuran pelaksanaan UN di sekolah," kata Mendikbud Anies Baswedan dalam rilisnya, kemarin. Ia menjelaskan, dalam Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN ), tingkat sekolah merupakan tingkat persentase jawaban siswa yang tidak menunjukkan pola kecurangan.

Kecurangan yang diukur ialah gabungan persentase sontek-menyontek antarsiswa atau kecurangan antarindividu dan persentase keseragaman pola jawaban soal UN. Apakah kecurangan dalam bentuk sistemis atau terorganisasi dalam suatu sekolah. Dalam pelaksanaan UN tingkat SMA/MA tahun ini, Kota Yogyakarta menempati posisi teratas IIUN dengan nilai 82,37. Posisi kedua ditempati Kota Magelang, Jawa Tengah) dengan angka 81,26 disusul kemudian Kota Pangkalpinang, Kep Bangka Belitung, di posisi ketiga dengan nilai 81,32.

IIUN tingkat kabupaten atau kota menunjukkan rata-rata IIUN tingkat sekolah di kabupaten atau kota tersebut. Angka IIUN itu dilaporkan dalam rentang indeks 0-100. Indeks 0 menunjukkan integritas pelaksanaan UN paling rendah, sedangkan 100 menunjukkan integritas pelaksanaan UN yang paling tinggi. "Secara khusus, indeks integritas UN ini bukan sekadar ditujukan untuk bahan perbaikan integritas proses pendidikan, tapi juga upaya kita untuk mengembalikan praktik kejujuran dan berintegritas di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia," ujar Anies.

Hasil IIUN itu sudah dikirim ke para kepala daerah dan kepala dinas pada Senin (18/5). "Kita ingin mendorong dan membangun kejujuran. Kita berharap tahun depan setiap kabupaten, kota, dan provinsi lebih baik." Praktisi pendidikan Suparman menyatakan laporan IIUN itu belum tentu menggambarkan kondisi objektif. Itu karena belum dipenuhinya standar pendidikan di setiap daerah. "Seperti minimnya sarana dan prasarana, jumlah guru berkualifikasi," ujarnya.