UE Kirim Pesan Kuat Soal Rencana Perubahan UUD Turki

UNI Eropa memperlihatkan rasa tidak suka sehubungan dengan referendum pembaruan undang-undang dasar Turki untuk memberi wewenang lebih besar kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Ketegangan yang terus antara Ankara dan beberapa negara anggota UE sehubungan dengan kampanye para menteri Turki dikhawatirkan akan semakin memperburuk suasana politik. Namun di dalam satu pernyataan bersama, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini dan Komisaris bagi Perundingan Perluasan Johannes Hahn "mengakui bahwa Turki memiliki hak kedaulatan untuk memutuskan sistem pemerintahannya".

Meskipun demikian, dengan mengutip pendapat Komisi Venesia mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Turki, yang disiarkan pada 10 Maret, kedua pejabat tersebut menekankan perubahan sistem pemerintahan yang diusulkan Turki menimbulkan tanda-tanya mengenai konsentrasi berlebih kekuasaan di satu kantor. Hal itu dikaitkan dengan pemeriksaan yang diperlukan dan keseimbangan serta independensi kehakiman.

Komisi Venesia adalah badan penasehat Dewan Eropa (CoE) dalam bidang hukum undang-undang dasar. CoE adalah organisasi terkemuka hak asasi manusia yang terdiri atas 47 negara anggota, termasuk Turki.

"Yang juga menjadi keprihatinan ialah proses perubahan Undang-Undang Dasar ini berlangsung dalam kondisi darurat (di negeri itu)," kata mereka.

Perubahan yang diusulkan itu, imbuh Mogherini, jika disetujui dalam referendum pada 16
April, dan terutama penerapan praktisnya, akan dinilai mengingat kewajiban Turki sebagai calon anggota UE dan sebagai anggota CoE," kata mereka. Ditambahkannya, Turki mesti menangani keprihatinan dan saran CoE serta lembaga lain.

Mengenai ketegangan baru-baru ini antara Turki dan sebagian negara UE, mereka menggaris-bawahi bahwa penting untuk menghindari meningkatnya ketegangan lebih lanjut dan menemukan cara untuk meredam ketegangan seputar situasi saat ini.

"Keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan dan pertemuan terbuka di negara anggota adalah satu masalah bagi negara anggota yang bersangkutan," kata kedua pejabat tersebut.

Turki diserukan agar menahan diri dari mengeluarkan pernyataan dan tindakan yang berlebihan yang akan beresiko meningkatkan ketegangan. Ketegangan, yang dipicu oleh pernyataan kontroversial terakhir yang bernada keras, dikhawatirkan meningkat dan menyebar dari satu pertikaian antara Turki dan Belanda ke hubungan Ankara dengan anggota lain UE.(OL-4)