Pemerintah Terus Tangani Kompensasi bagi WNI Korban Crane

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Riyadh terus menindaklanjuti rencana Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kompensasi bagi korban atau ahli waris korban musibah jatuhnya alat berat proyek di Masjidil Haram pada 11 September 2015 silam.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Kemenlu di Jakarta, Sabtu (4/3), Menlu RI Retno Marsudi telah meminta KBRI Riyadh untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait di Riyadh. Menlu juga selalu menyampaikan masalah ini dalam setiap pertemuan bilateral dengan Menlu Arab Saudi pada berbagai kesempatan.

Menanggapi permintaan KBRI Riyadh, pada 19 Februari 2015, Kemenlu Arab Saudi telah menyampaikan nota tertulis yang pada intinya menyampaikan bahwa proses verifikasi korban WNI telah selesai dilakukan dan saat ini dan tinggal menunggu penerbitan cek oleh Kementerian Keuangan Arab Saudi.

"Pemerintah Arab Saudi telah membentuk tim untuk mempercepat proses pembayaran tersebut," demikian pernyataan Kemenlu.

Menurut informasi yang diperoleh Pemerintah RI, pembayaran bagi korban dari seluruh negara akan dilakukan bersamaan. Namun demikian, hal tersebut terkendala oleh adanya korban dari negara lain yang terlambat menyampaikan dokumen yang dibutuhkan.

Adapun terkait dengan informasi di media sosial yang mengaku dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan mengatakan bahwa kompensasi sudah dibayarkan tetapi ditahan oleh Kemelu, hal tersebut sama sekali tidak benar.

"Kami telah meminta klarifikasi kepada GNPF MUI mengenai pernyataan tersebut. Kami memperoleh klarifikasi bahwa tulisan tersebut bukan produk GNPF MUI. Menurut GNPF MUI, tulisan tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. GNPF MUI tidak pernah membahas isu ini, apalagi membuat pernyataan demikian."

Kemenlu selama ini membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh berbagai agama di Tanah Air, termasuk para ulama di MUI. Kemenlu selalu mengomunikasikan berbagai hal yang ditangani, khususnya yang terkait dengan umat Islam, termasuk isu pembayaran kompensasi ini kepada para pemuka agama. (RO/OL-3)