Pencemaran Laut Timor Pemerintah RI Dinilai Kurang Tegas

DEWAN Perwakilan Rakyat mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo agar menerapkan diplomasi luar negeri yang tegas, efektif dan produktif terhadap Australia terkait dengan upaya penyelesaian pencemaran Laut Timor secara tuntas dan transparan.

"Kasus pencemaran Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara pada Agustus 2009, tidak bisa dipandang enteng dan perlu dituntaskan pemerintah dengan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah Federal Australia dan perusahaan pencemar PTTEP," demikian pernyataan sikap DPR-RI yang diterima
di Kupang, Selasa.(21/2)

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua Komisi V DPR-RI Fari Djemin Francis dari F-Gerindra, Syahrulan Pua Sawa dari F-PAN, Sigit Sosiantomo dari F-PKS, Wilan Wandik dari F-Demokrat, Hamka B Kady dari F-Golkar, Syarif Abdullah (F-Nasdem), Nurhasan dan H Subarna (F-Gerindra).

Dalam pernyataan sikap yang dikirimkan pula kepada Ketua Tim Advokasi Korban Tumpahan Minyak Montara Ferdi Tanoni itu, DPR juga mendesak pemerintah untuk menyelesaian kasus pencemaran tersebut dari sisi hukum, ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga tidak berdampak negatif bagi hidup dan kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Kasus pencemaran lingkungan di NTT yang melibatkan pemerintah Australia ini semakin parah karena tumpahan minyak di laut ditangani dengan gegabah. Untuk itu, Ketua Tim Advokasi Korban Tumpahan Minyak Montara Ferdi Tanoni menegaskan Pemerintah Federal Australia harus dimintai pertanggungjawabannya sebagai regulator dan juga sebagai pihak yang menyemprotkan bubuk kimia sangat berbahaya dispersant Corexit 9572 dan 9572 A untuk menenggelamkan tumpahan minyak Montara dari atas permukaan Laut Timor ke dalam dasar laut.

Mantan agen imigrasi Australia itu mengatakan penggunaan bubuk kimia sangat beracun ini telah dilarang di hampir semua negara di dunia, karena dapat mengakibatkan punahnya seluruh ikan dasar di Laut Timor dan memiliki efek samping yang sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia.

Untuk itu DPR juga mendesak pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh dalam mendukung perjuangan rakyat NTT yang menjadi korban pencemaran yang tengah memperjuangkan keadilan di Pengadilan Federal Australia melalui gugatan "class action" kepada PTTEP.

Lebih lanjut Fary menambahkan kalangan DPR juga meminta pemerintah untuk memberikan advokasi terkait tumpahan minyak Montara, dengan mengundang masyarakat terdampak dan peneliti, terutama untuk memenangkan gugatan, atas class action dalam penuntasan kasus ini.(OL-4)