900 Diplomat AS Tolak Perintah Eksekutif Trump

SEBANYAK 900 diplomat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menandatangi sebuah memo yang menentang perintah eksekutif Presiden Donald Trump melarang warga negara dari tujuh negara mayoritas muslim masuk ke AS.

Memo 'ketidaksepakatan' itu memperingatkan Trump bahwa kebijakan imigrasi baru tersebut tidak akan membuat AS aman, tapi malah membahayakan upaya mencegah serangan teroris. Larangan Trump tidak akan mencapai tujuannya untuk melindungi penduduk AS dari serangan teroris yang dilakukan warga negara asing di AS.

"Mengingat tidak adanya serangan teror yang dilakukan warga negara Suriah, Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, dan Yaman yang ada di AS selama beberapa tahun terakhir, larangan Trump akan berdampak praktis yang lebih sedikit dalam peningkatan keamanan publik," ujar memo tersebut.

Memo itu menyebut perintah Trump bertentangan dengan nilai-nilai utama dan konstitusional AS sehingga tugas karyawan federal yang telah disumpah untuk kembali menegakkannya.

Selain itu memo tersebut juga memperingatkan sentimen anti-AS akan semakin meningkat dan akan berdampak pada kemanusiaan serta kerusakan ekonomi karena berkurangnya pendapatan dari wisatawan asing dan mahasiswa.

"Hasil akhir dari larangan ini tidak akan menurunkan serangan teror di AS tapi menurunkan pandangan baik internasional terhadap penduduk AS dan ancaman bagi perekonomian kita," tulis memo tersebut.

Menurut CNN, draft memo tersebut tersebar sejak Senin (30/1) yang meminta tanda tangan para pejabat Kemenlu AS. Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer, memberikan tanggapan keras atas memo tersebut.

"Pilihan untuk pegawai federal, setuju dengan keputusan tersebut atau mereka bisa pergi," ujar Spicer.

"Presiden Trump memiliki visi yang sangat jelas, Dia (Trump) sudah jelas sejak kampanye. Sudah sangat jelas sejak menjabat, bahwa akan menempatkan keselamatan negeri ini lebih dulu. Dan jika seseorang punya masalah dengan agenda tersebut, pertanyaan selanjutanya adalah apakah mereka harus tetap di posisi tersebut atau tidak," tegas Spicer.

Jalur memo ketidaksepakatan adalah bentuk mekanisme pejabat Kemenlu untuk menawarkan pandangan alternatif dari kebijakan luar negeri AS.

Sejak 1960 selama perang Vietnam, mekanisme itu memastikan kepemimpinan senior Kemenlu AS memiliki akses untuk pandangan alternatif kebijakan perang. Tahun lalu, lebih dari 50 diplomat AS juga mengirimkan memo serupa yang menentang kelambatan AS di Suriah. (X-12)