RI Sebut Solusi Dua Negara Palestina-Israel Realistis

KONFLIK Palestina-Israel telah berlangsung terlalu lama dan sudah saatnya masyarakat internasional mengambil tindakan nyata untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah melalui solusi dua negara.

Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir saat memimpin Delegasi Pemerintah RI pada Konferensi Perdamaian Internasional mengenai Proses Perdamaian di Timur Tengah di Paris, Prancis, demikian Minister Counsellor KBRI Paris Henry R Kaitjily di London, Senin (16/1).

Lebih lanjut Wamenlu RI menekankan bahwa perdamaian di Timur Tengah, khususnya kemerdekaan Palestina, hanya dapat dicapai apabila seluruh isu utama seperti permukiman ilegal, pengungsi Palestina, status kota Yerusalem, status perbatasan dan masalah keamanan serta air dapat diselesaikan.

Oleh karena itu Pemerintah RI menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2334 tentang Permukiman Ilegal Israel di Palestina, 23 Desember 2016 lalu.

Wamenlu menyampaikan Indonesia akan senantiasa membantu masyarakat Palestina melalui dukungan politik, kemanusiaan dan peningkatan kapasitas. Posisi tersebut adalah mandat Konstitusi Indonesia dan program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Sebelum konferensi dilangsungkan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara khusus meminta dukungan Indonesia guna memberikan masukan mengenai mekanisme tindak lanjut dan hasil yang nyata Konferensi Paris itu. Konferensi yang dihadiri 70 negara ini mengusung tiga agenda utama, yaitu menciptakan insentif untuk perdamaian bagi kedua pihak, peningkatan kapasitas bagi negara Palestina, dan mempromosikan dialog antara warga sipil kedua pihak.

Prancis mengundang Indonesia karena dinilai dapat memberikan kontribusi penting bagi perdamaian di Timur Tengah. Undangan
tersebut sekaligus merupakan pengakuan masyarakat internasional terhadap bentuk komitmen dan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan dan perjuangan mendapatkan hak-hak dasar rakyat Palestina.(OL-4)