Israel Tunda Perluas Permukiman

ISRAEL menunda rencana perluasan permukiman di wilayah Jerusalem timur.

Di tengah rapat komite perencanaan yang membahas izin baru pembangunan pada Rabu (28/12) waktu setempat, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu memerintahkan penundaan jelang pidato Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) John Kerry yang mengetengahkan perdamaian.

"Kami diberi tahu ketua bahwa (rencana pembangunan) ini ditunda atas perintah Perdana Menteri agar kita dapat menghindari konflik dengan pemerintah AS, sesaat sebelum pidato Kerry malam ini," ujar Hanan Rubin, anggota komite perencanaan tersebut.

Menurutnya, rencana tersebut akan dibahas kembali di waktu yang akan datang, tapi belum pasti kapan.

Meskipun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan resolusi yang menuntut penghentian pembangunan permukiman di wilayah Palestina termasuk Jerusalem timur, Israel sebelumnya telah berkeras untuk melanjutkannya.

Rubin mengatakan komite berencana melakukan pemungutan suara untuk mengeluarkan izin pembangunan 492 unit di kawasan permukiman Ramat Shlomo dan Ramot yang merupakan wilayah Palestina.

LSM Ir Amim yang memantau pembangunan permukiman tersebut mengatakan komite perencanaan akan menyetujui izin 618 rumah.

Pembangunan itu sebagian besar akan dilakukan di sektor timur wilayah Palestina.

Wakil Wali Kota Jerusalem Meir Turjeman, yang juga ialah kepala komite, dilaporkan tengah mencari cara untuk memajukan rencana pembangunan 5.600 unit pada tahap awal.

"Kami akan membahas segala sesuatu secara serius," ujarnya.

Pada Selasa (27/12) Turjemen mengatakan tidak ada rencana untuk membatalkan pembahasan pembangunan permukiman itu, meski ada resolusi PBB.

Ratusan izin bangunan telah diagendakan sebelum resolusi tersebut disahkan.

Kurangi hubungan diplomatik

Pascapengesahan resolusi PBB, Israel telah mengambil langkah diplomatik terhadap 14 negara anggota Dewan Keamanan yang mendukung resolusi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Israel Emmanuel Nahason mengatakan akan mengurangi kunjungan dan kerja sama dengan kedutaan negara pendukung resolusi.

"Sampai pemberitahuan lebih lanjut, kami akan membatasi kontak kami dengan kedutaan yang berada di Israel dan menahan diri dari kunjungan pejabat Israel ke negara-negara tersebut dan kunjungan pejabat negara-negara tersebut yang ada di di sini," ujarnya.

Israel juga telah memanggil kembali duta besar mereka untuk Selandia Baru dan Senegal serta membatalkan program bantuan dengan Angola.

Netanyahu telah meminta para pejabat untuk mengurangi kunjungan ke negara pendukung resolusi.

Netanyahu juga dilaporkan membatalkan pertemuan dengan PM Inggris, Theresa May di Forum Ekonomi Dunia pada bulan depan di Davos.

Sementara itu, dua kunjungan ke Israel telah dibatalkan atau ditunda, termasuk kunjungan PM Ukraina Volodymyr Groysman dan kunjungan Menlu Senegal yang direncanakan pekan ini.

Namun sejumlah analis mengatakan langkah Israel untuk mengurangi hubungan itu lebih bersifat simbolis daripada substantif. (AFP/I-3)