Rebutan Greenland: Dokumen Bersejarah 1916 'Lansing Declaration' Kembali Mencuat

AMBISI Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakuisisi Greenland kembali memicu ketegangan diplomatik dengan Denmark dan sekutu Eropanya. Di tengah perdebatan panas ini, sebuah dokumen bersejarah berusia lebih dari satu abad kini muncul kembali ke permukaan sebagai pengingat hukum internasional yang kuat.

Dokumen tersebut dikenal dengan nama Deklarasi Lansing (Lansing Declaration).

Janji Setia AS Tahun 1916

Diterbitkan pada 4 Agustus 1916, deklarasi ini ditandatangani oleh Sekretaris Negara AS saat itu, Robert Lansing, di bawah pemerintahan Presiden Woodrow Wilson. Melalui dokumen tersebut, Amerika Serikat secara resmi menyatakan tidak akan keberatan jika pemerintah Denmark memperluas kendalinya atas seluruh wilayah Greenland.

Baca juga : Pemimpin Eropa Bersatu Lawan Ancaman Aneksasi Donald Trump ke Greenland

Dalam dokumen asli yang tersimpan di Arsip Nasional Denmark, tertulis pernyataan tegas:

"Sekretaris Negara Amerika Serikat yang bertanda tangan di bawah ini, atas wewenang resmi dari Pemerintahnya, merasa terhormat untuk menyatakan Pemerintah Amerika Serikat tidak akan berpotensi menghalangi Pemerintah Denmark dalam memperluas kepentingan politik dan ekonomi mereka ke seluruh wilayah Greenland."

Deklarasi ini sebenarnya merupakan bagian dari kesepakatan besar yang lebih luas. Saat itu, Denmark setuju untuk menjual wilayah Hindia Barat Denmark (Danish West Indies) kepada Amerika Serikat. Wilayah tersebut kini dikenal luas sebagai Kepulauan Virgin AS (US Virgin Islands).

Baca juga : Gedung Putih Ungkap Opsi Militer untuk Akuisisi Greenland, PM Denmark Beri Peringatan Keras

Kecaman Keras dari Denmark

Langkah Trump yang kembali menyuarakan ketertarikannya pada pulau terbesar di dunia tersebut memicu reaksi keras dari para petinggi di Kopenhagen. Dalam sebuah wawancara dengan Erin Burnett dari CNN, Anders Vistisen, anggota parlemen Denmark sekaligus anggota Parlemen Eropa, memberikan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden AS tersebut.

Vistisen menyebut klaim atau ketertarikan Trump sebagai sesuatu yang "sangat bodoh." Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat sendiri sudah berulang kali menegaskan kedaulatan Denmark atas wilayah tersebut dalam catatan sejarah mereka sendiri.

"Wilayah Greenland adalah milik Kerajaan Denmark," tegas Vistisen. Ia menambahkan bahwa jika pemerintahan Trump memiliki keraguan, mereka cukup melihat kembali catatan sejarah mereka sendiri untuk membuktikan pengakuan kedaulatan tersebut.

Hingga saat ini, dokumen berusia 109 tahun tersebut tetap menjadi landasan hukum yang sah. Bagi Denmark, kedaulatan atas Greenland bukan sekadar komoditas yang bisa diperjualbelikan, melainkan status wilayah yang telah diakui secara internasional, termasuk oleh Amerika Serikat sendiri sejak awal abad ke-20. (CNN/Z-2)